klikkalimantan.com, BANJARMASIN – Anggota DPRD Kota Banjarmasin, Saut Nathan Samosir, mendorong pemerintah agar menambah jumlah agen pelayanan perlindungan sosial (Parlinsos) di Kota Banjarmasin. Langkah ini dinilai penting untuk mempermudah masyarakat mengakses layanan bantuan sosial (bansos), sekaligus memastikan penyalurannya tepat sasaran.
Dorongan tersebut disampaikan politisi PDI Perjuangan itu usai melaksanakan reses di kawasan Jalan Yos Sudarso, Jum’at (23/10/2026). Dalam kegiatan tersebut, persoalan bantuan sosial, terutama terkait pendataan dan penetapan kategori desil kesejahteraan masyarakat, kembali menjadi perhatian warga.
Menurut Saut, keberadaan agen Parlinsos memiliki peran strategis dalam membantu masyarakat yang mengalami kendala saat mengakses layanan sosial secara digital. Tidak semua warga memiliki perangkat memadai maupun kemampuan menggunakan internet untuk mengurus administrasi bantuan sosial.
“Dengan memperbanyak agen Parlinsos, masyarakat yang kesulitan mengakses internet atau tidak memiliki perangkat digital yang memadai bisa mendapatkan bantuan untuk mengurus pendaftaran bantuan sosial,” ujarnya.
Ia menjelaskan, keberadaan agen Parlinsos juga dapat membantu masyarakat dalam mengakses program bantuan pemerintah, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Selain mempermudah proses pendaftaran, agen Parlinsos diharapkan dapat menjadi tempat bagi warga untuk menyampaikan pengajuan perbaikan data maupun sanggahan apabila terdapat ketidaksesuaian dalam penetapan kategori desil ekonomi.
Saut menyebut, persoalan perubahan kategori desil, termasuk warga yang sebelumnya masuk dalam kategori penerima bantuan tetapi kemudian tidak lagi terdata, kerap disampaikan masyarakat saat kegiatan reses.
“Persoalan penetapan maupun pencabutan kategori desil ini sering disampaikan masyarakat saat reses. Karena itu, perlu ada kemudahan bagi warga untuk mengajukan perbaikan data atau menyampaikan sanggahan jika merasa ada kekeliruan,” tegasnya.
Menurut dia, akurasi data sosial ekonomi menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan kelayakan masyarakat menerima bantuan pemerintah. Ketidaksesuaian data berpotensi membuat warga yang sebenarnya membutuhkan justru kesulitan memperoleh haknya.
Karena itu, ia berharap pemerintah dapat mengevaluasi kebutuhan agen Parlinsos di setiap wilayah. Sehingga pelayanan dapat menjangkau lebih banyak masyarakat, khususnya kelompok rentan dan warga yang memiliki keterbatasan akses digital.
Penambahan agen Parlinsos, lanjutnya, diharapkan tidak hanya mempermudah urusan administrasi. Tetapi juga memperkuat proses pembaruan data sosial ekonomi, agar program bantuan pemerintah benar-benar diterima masyarakat yang berhak.
“Jangan sampai masyarakat yang memang membutuhkan bantuan justru terkendala persoalan administrasi atau data. Pelayanan harus dibuat lebih mudah, sehingga warga memiliki akses untuk memperbaiki data apabila ditemukan ketidaksesuaian,” pungkasnya.(sin/klik)
