klikkalimantan.com, MARTAPURA – Yayasan Griya Rizki Babussalam yang dipercaya sebagai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Desa Tungkaran, Kecamatan Martapura ternyata belum kantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Hal tersebut diketahui saat Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Banjar dan Dinkes Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) serta Puskemas melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) ke Dapur MBG Desa Tungkaran, Jalan Keramat RT007 pada Kamis (9/10/2025) sekitar pukul 23.00 Wita.
Kendati demikian, Pelaksanaan Tugas (Plt) Kepala Dinkes Kabupaten Banjar, Noripansyah memastikan fasilitas penunjang Dapur MBG Desa Tungkaran sudah sesuai Standard Operating Procedure (SOP) berdasarkan hasil Sidak.
“Fasilitasnya sudah berkesesuaian, karena ada dapur basah, dapur kering, blower dan hal lainnya sudah sesuai standar. Sebenarnya Yayasan SPPG sudah semaksimal mungkin dalam pembuatan dapurnya. Jadi kita akan cek lebih dalam lagi apa saja kekurangannya,” ujarnya.
Sebab, papar pejabat definitif Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan (Kabid SDK) pada Dinkes Kabupaten Banjar ini lebih jauh, ada berbagai faktor yang bisa menyebabkan terjadinya keracunan makanan, salah satunya penjamah makanan yang belum mendapat pelatihan.
“Jadi penyebabnya tidak hanya pada pengolahan makanan, pemasak, penyajian, hingga proses pendistribusiannya, tapi juga dimulai dari pemilihan bahan makanannya. Kami juga masih belum bisa mengkonfirmasi secara dalam terkait sumber bau pada dapur MBG,” katanya.
Ditambah, lanjut Noripansyah, saat Dinkes Kabupaten Banjar masih belum melakukan pengecatan dampak lingkungannya. “Kalau air yang digunakan memang dari sumur gali, dan dalam pengolahan makanan kalau ada bau-bau merupakan hal yang wajar. Tapi akan kita cek lagi,” ucapnya.
Tak hanya itu, Kepala Seksi (Kasi) Kesehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja (Kesling Kesja) Dinkes Kabupaten Banjar, Lili Agustina juga masih belum dapat memastikan terkait kondisi dapur umum apakah sudah sesuai SOP. Meski sistem pembuangan limbah makan disalurkan ke parit tanpa sumur resapan.
“Kondisi saat ini malam hari, kita tidak bisa melihat bagaimana saluran pembuangan limbahnya. Ditambah kita belum melakukan pemeriksaan kesehatan lingkungan yang tentunya banyak item yang harus kita lakukan dalam proses pemeriksaan sebelum memberikan penilaian. Jadi harus bertahap,” beber Agustina.
Sedangkan mengenai SLHS, ia memastikan bahwa koordinator wilayah (Korwil) SPPG sudah melakukan koordinasi dan mengajukan surat untuk pelaksanaan pelatihan Penjamah Makanan ke Dinkes Kabupaten Banjar.
“Rencana Sabtu ini akan melakukan pelatihan, karena sampai 31 Oktober semua dapur harus mengantongi SLHS. Memang sebagian dari mereka sudah ada yang mengikuti pelatihan dari kementerian melalui zoom. Kita berharap minimal 50 persen penjamah makanan harus mengantongi sertifikatnya,” ungkapnya.
Karena insiden puluhan siswa keracunan MBG telah terjadi. Dinkes Kabupaten Banjar meminta SPPG untuk melengkapi sejumlah persyaratannya selama 14 hari kedepan. “Berbagai item yang bisa dilengkapi dalam waktu cepat harus segera dilaksanakan. Begitu juga untuk item yang membutuhkan waktu panjang, seperti membangun sumur resapan,” pungkasnya.(zai/klik)
