Klikkalimantan.com, MARTAPURA – Warga Desa Sungai Kitano, Kecamatan Martapura Timur keluhkan pembangunan tanggul dan tabat atau pintu air program Optimasi Lahan (OPLAH) dari Kementerian Pertanian (Kementan) RI.
Keluhan tersebut muncul dikarenakan titik nol pembangunan tanggul sepanjang 3 Kilometer dengan lebar 4 meter yang juga difungsikan sebagai jalan tani dilakukan pergeseran tanpa koordinasi dengan warga, yakni dari yang semula titik nol terhubung langsung dengan ruas Jalan Provinsi bergeser sekitar 50 meter.
Salah satu warga Desa Sungai Kitano, yakni Ibas mengatakan, dirinya sangat mendukung terhadap program OPLAH dari Kementan RI yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas lahan pertanian.
“Sayangnya pergeseran titik nol pembangunan tanggul tanpa musyawarah. Memang kontraktor pelaksana telah mengakomodir keinginan warga agar tanggul tersebut dapat terhubung dengan Jalan Provinsi sesuai perencanaan awal atau titik nol awal. Tapi jalan sepanjang 50 meter yang mereka akomodir lebarnya hanya sekitar 1 meter lebih, eksisting itu lebar 4 meter,” ujarnya saat ditemui pada Minggu (7/9/2025) kemarin.
Jika jalan pintu masuk ke lahan pertanian hanya selebar 1 meter lebih, lanjut Ibas, tentunya tidak dapat dilalui traktor john deere, dan combine.
“Jalan inikan pintu masuknya, kalau hanya selebar 1 meter kendaraan roda dua saja berpapasan sulit. Ditambah gundukan tanah tidak dirapikan, karena itu kami bergotongroyong merapikannya agar dapat dilalui, terlebih mendekati masa panen,” keluhnya.
Tak hanya itu, Ibas juga heran, pembangunan tanggul tidak membuatkan saluran pembuangan air sehingga air menggenangi tanaman padi para petani. “Agar tidak gagal panen, petani terpaksa membongkar tanggul untuk keperluan saluran pembangunan air. Karena pipa pembuangan yang ada sebelumnya dihancurkan tanpa dibuatkan kembali,” ucapnya.
Ia juga meragukan kekuatan konstruksi tabat atau pintu air yang telah dibangun. Sebab, dasar sungai yang menjadi titik pembangunan tabat tidak dilakukan pengerukan, padahal sedimen atau endapan lumpur sungai sudah setebal 100 Cm. Ditambah hanya menggunakan besi beton berukuran 10 milimeter.
“Hal ini juga sudah kami sampaikan kepada Kepala Desa (Kades/Pambakal). Tapi kata kepala desa, kalau proyeknya sudah selesai, warga bisa bergotongroyong melabarkan jalan pintu masuk ke lahan pertanian itu menjadi 4 meter,” katanya.
Dikonfirmasi terkait perihal tersebut, Kades Sungai Kitano, Mahlan menjelaskan, kegiatan tersebut merupakan Program OPLAH dari Kementan RI melalui Brigade Pangan, sehingga Pemerintah Desa (Pemdes) Sungai Kitano tak mengetahui bagaimana teknis penanganan serta anggarannya, karena tidak ada papan proyeknya.
“Memang Brigade Pangan ada melakukan koordinasi dengan Kelompok Tani (Poktan) dan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), jadi mereka ingin tahu apa saja kebutuhan para petani, sehingga diusulkanlah program normalisasi Sungai Simpang dan pembangunan pintu air untuk sistem pengairan lahan pertanian,” jelasnya.
Ia juga mengaku mengetahui terkait keluhan warga yang mempertanyakan titik nol proyek tersebut.
“Kegiatan yang dilaksanakan itu normalisasi sungai, dan buangan tanahnya ditumpuk di satu sisi sungai untuk sekalian meninggikan jalan menuju akses pertanian. Memang titik nolnya tidak sampai mendekati ruas Jalan Provinsi. Karena fokus normalisasi sungai dari belakang (titik pembangunan pintu air-Red),” beber Mahlan.
Karena ada permintaan warga, papar Mahlan, kontraktor mengakomodirnya dan menempatkan buangan tanah hasil pengerukan di tanggul sepanjang 50 meter.
“Kata kontraktor itu hanya bonus. Itukan tanah lumpur, kalau sudah mengeras bisa saja diperlebar, saat ini masih belum bisa. Agar tetap bisa dilewati masyarakat bergotongroyong meratakan gundukan tanah dan menghampar batu split menggunakan dana pribadi,” pungkasnya.(zai/klik)
