klikkalimantan.com, MARTAPURA – Untuk meningkatkan Pendapat Asli Daerah (PAD), desa, dan perekonomian masyarakat, Komisi I dan II DPRD Kabupaten Banjar menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) gabungan bersama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar), Camat, dan Kepala Desa (Kades), dengan agenda bahasan tentang Desa Wisata, Selasa (10/8/2021) kemarin.

RDP gabungan yang dihadiri Camat Sungai Tabuk, Martapura Barat, Aranio, dan para kades dari Lok Baintan, Kades Sungai Pinang, Sungai Rangas, Tiwingan Lama, tersebut dipimpin Wakil Ketua Komisi II DPRD, Syarkawi, dari Fraksi Gerindra.

“Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembahasan pembentukan Desa Wisata hari ini. Salah satunya terkait area parkir. Seperti yang kita ketahui, selama ini wisatawan kesulitan untuk mencari area parkir di kawasan destinasi wisata di Riam Kanan, Kecamatan Aranio. Sehingga, kita menyarankan untuk mencari lahan parkir di luar area destinasi wisata tersebut,” ujarnya kepada klikkalimantan.com

Ternyata, papar Syarkawi, di kawasan Bendungan Riam Kanan tersebut ada lahan kosong seluas 2 hektare milik Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) yang berjarak sekitar 1 Kilometer dari tempat destinasi wisata.

“Agar lahan tersebut dapat difungsikan sebagai area parkir, akan segera kita koordinasikan dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar, entah dengan dengan cara pinjam pakai kepada PLTA dan lain sebagainya. Sehingga, wisatawan yang ingin menuju lokasi akan diantar menggunakan angkutan khusus wisatawan yang dikelola desanya. Dengan begitu, selain dapat meningkatkan PAD, perekonomian masyarakat pun nantinya juga dapat terangkat dengan adanya angkutan khusus yang dikelola desa,” ucapnya.

Syarkawi menegaskan, area parkir di dekat kawasan destinasi wisata akan segera dipindahkan ke lahan parkir baru. Dengan begitu, tidak ada lagi wisatawan yang memarkir kendaraannya di dekat kawasan destinasi wisata.

“Jadi, tidak boleh lagi ada wisatawan yang parkir di dekat tempat destinasi wisata,” katanya.

Tak dapat dipungkiri, lanjut Syarkawi, pandemi Covid-19 dan bencana banjir besar yang mendera 19 kecamatan di Kabupaten Banjar pada Desember 2020 hingga Maret 2021 lalu sangat berimbas terhadap perekonomian masyarakat, tak terkecuali di sektor pertanian dan perkebunan.

“Bahkan, pendapatan masyarakat yang bermukim di dekat destinasi wisata pun ikut terdampak, seperti yang terjadi di Desa Lok Baintan, Kecamatan Sungai Tabuk. Karena selain dampak pandemi, pertanian dan perkebunan mereka rusak dan gagal panen akibat bencana banjir. Akibatnya, mereka kekurangan bahan untuk diperjualbelikan di kawasan Destinasi Wisata Pasar Terapung Lok Baintan,” tuturnya.

Menanggulangi permasalahan tersebut, beber Syarkawi lebih jauh, tentunya perlu peran serta semua Instasi terkait, khususnya menanggulangi permasalahan di sektor pertanian dan perkebunan di Desa Lok Baintan.

“Hulu permasalahan pedagang di Pasar Terapung Lok Baintan, yakni di sektor pertanian dan perkebunannya. Kalau ada hasil, atau hasil pertanian dan perkebunannya bagus, maka pendapatan mereka pun dapat terangkat. Karena kita tahu, sistem berdagang secara barter sudah membudaya sejak dulu. Kalau mereka harus membeli bahan dari daerah lain, tentunya agak sulit untuk menjual dan mendapat keuntungan,” ungkapnya.

Tak hanya sampai disitu, tambah Syarkawi, terkait wacana pembentukan destinasi wisata Susur Sungai di Desa Sungai Rangas, Kecamatan Martapura Barat, hingga saat ini masih terkendala. Pasalnya, selain masih banyak jamban apung yang merusak pemandangan, wacana tersebut juga terkendala bangunan jembatan yang kurang tinggi.

“Wacananya, kita akan membuat kapal air bertingkat untuk memboyong wisatawan menyusuri Sungai Martapura. Meskipun debit sungai memungkinkan, namun masih terkendala dengan bangunan jembatan. Kemungkinan, kapal yang akan dibangun tidak jadi bertingkat, tetapi dengan tipe memanjang dan lebar,” sebutnya.

Tak hanya keberadaan jamban apung dan bangunan jembatan yang menjadi momok permasalahan. Dikatakan Syarkawi, keberadaan dermaga pun menjadi salah satu faktornya.

“Destinasi wisata di kawasan bantaran sungai tentunya membutuhkan bangunan dermaga-dermaga di luar kawasan Destinasi Wisata Pasar Terapung. Seperti di Sungai Lulut, Banjarmasin, dan Sungai Pinang Lama, Kecamatan Sungai Tabuk. Sehingga, wisatawan tidak lagi menggunakan kendaraan untuk datang langsung menuju lokasi. Namun, menyusuri sungai. Dengan begitu, budaya beraktivitas di sungai kembali hidup, dan perekonomian pengemudi kelotok (perahu mesin) kembali terangkat,” harapnya.

Wacana pembentukan desa wisata, dan kembali menghidupkan ‘Budaya Urang Banjar guna meningkatkan pendapatan, baik PAD, Desa, dan perekonomian masyarakat tersebut, dikatakan Syarkawi mendapat dukungan penuh dari Pemkab Banjar melalui Disbudpar Kabupaten Banjar.

“Kita pun akan mempercepat menggodok Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Desa Wisata ini,” pungkasnya.(zai/klik)