klikkalimantan.com, MARTAPURA – Pada 10 Januari 2023 lalu, Ketua DPRD Kabupaten Banjar, HM Rofiqi, menyebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar tidak sayang terhadap masyarakat dengan membiarkan menjamurnya keberadaan ritel modern.
Karena itu, dengan penggodokan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Ritel Modern yang kini berganti nama menjadi Raperda tentang Penataan dan Pembinaan Toko Swalayan, politisi Gerindra ini berharap dapat menjamin keberlangsungan pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) di Kabupaten Banjar.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan (KUMPerindag) Kabupaten Banjar, I Gusti Made Suryawati, memastikan Pemkab Banjar melalui Dinas KUMPerindag dan Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) sudah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan daya saing produk UMKM di Kabupaten Banjar. Baik dalam hal promosi, pemasaran, maupun memfasilitasi pelaku UMKM. Diantaranya melakukan kegiatan sosialisasi, agar produk UMKM dapat masuk ke Toko Swalayan.
“Jadi kami sudah meminta kepada manajemen Toko Swalayan agar produk UMKM yang sudah sesuai kriteria, dikurasi, diharapkan dapat masuk dengan sistem ‘Beli Putus’ (Ada Barang Dibeli). Sehingga, mereka tidak perlu lagi menunggu selama tiga bulan. Karena mereka perlu perputaran ekonomi yang cepat,” ujarnya, akhir pekan kemarin.
I Gusti Made Suryawati menilai, keberadaan toko swalayan di Kabupaten Banjar sangat membantu saat terjadi inflasi harga barang kebutuhan pokok penting (Bapokting).
“Seperti saat terjadi kelangkaan dan lonjakan harga minyak goreng tahun lalu, masyarakat yang kebingungan dapat mencari dan membelinya di toko swalayan. Bahkan, saat menggelar operasi Pasar Murah guna menekan inflasi kemarin, kita juga melibatkan UMKM,” ujarnya.
Lalu, berapa jumlah pelaku UMKM yang sudah terdata dan yang bekerjasama dengan toko swalayan dengan menerapkan sistem beli putus?
I Gusti Made Suryawati menyarankan agar menanyakan langsung ke Rudy Mulyadi selaku Kepala Bidang (Kabid) Usaha Mikro Dinas KUMPerindag Kabupaten Banjar. Ia hanya menyebutkan jumlah total pelaku UMKM di Kabupaten Banjar sebanyak 67.000 pelaku usaha.
Kendati demikian, berapa jumlah total pelaku UMKM yang terdata, dan telah melakukan kerja sama dengan toko swalayan, masih belum dibeberkan Dinas KUMPerindag Kabupaten Banjar kepada sejumlah awak media.(zai/klik)
