klikkalimantan.com, MARTAPURA – Ketua DPRD Kabupaten Banjar, HM Rofiqi kecewa usai meninjau beberapa produk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang dipasarkan beberapa Toko Swalayan yang ada di Kecamatan Martapura dalam gelaran Inspeksi Mendadak (Sidak) pada, Rabu (18/1/2023).
Pasalnya, dari ribuan item produk yang dipasarkan dua unit ritel modern yang berada di samping ruas Jalan Cempaka, dan di samping ruas Jalan Tanjung Rema, Kecamatan Martapura, hanya didapati sebanyak enam item produk UMKM yang didisplay.
“Dari enam produk UMKM tersebut, empat diantaranya produk UMKM dari luar daerah, hanya ada dua produk dari pelaku UMKM di Kabupaten Banjar yang masuk ke toko swalayan. Itupun tidak banyak. Parahnya, dari total 140 unit toko swalayan, cuman ada 2 unit toko swalayan yang menjual produk UMKM di Kabupaten Banjar,” ujar Rofiqi usai gelaran Sidak.
Padahal, lanjut Politisi Gerindra ini lebih jauh, belum lama tadi Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan (KUMPerindag) Kabupaten Banjar mengkalim banyak produk UMKM yang telah dipasarkan di toko swalayan.
“Menurut saya hal ini sudah merupakan kebohongan publik, dan pembodohan massal. Faktanya, dari seribu item hanya ada enam produk UMKM lokal yang masuk ke toko swalayan,” katanya.
Karenanya, Rofiqi menilai hal tersebut sebagai bentuk penjajahan ekonomi masyarakat yang harus di lawan.
“Jangan-jangan mereka hanya bertindak demi kepentingan pribadi. Aneh memang, menjamurnya toko swalayan tidak disertai perkembangan UMKM daerah. Tapi, tetap saja ada yang membela kepentingan toko swalayan. Apakah mereka tidak paham, pura-pura bodoh, atau di bodohi dengan hal lain?,” tegasnya.
Pengusaha muda ini lantas mempertanyakan kecintaan para pemangku kepentingan di Kabupaten Banjar, mengingat nasib pelaku UMKM di Kabupaten Banjar terkesan tidak diperhatikan.
“Apakah kawan-kawan yang menjadi pemangku kepentingan di Kabupaten Banjar tidak sayang dengan masyarakat, khususnya para pelaku UMKM di Kabupaten Banjar? Hal ini perlu ditelusuri, karena produk yang dipasarkan di toko swalayan produk UMKM dari luar daerah, harusnya Pemerintah Daerah (Pemda) menjadi garda terdepan untuk masyarakat, khususnya dalam upaya memajukan usaha pelaku UMKM,” bebernya.
Hasil sidak tersebut, dipastikan Rofiqi akan menjadi bahan Fraksi Gerindra dalam merumuskan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Inisiatif DPRD tentang ritel modern yang beralih nama menjadi Raperda Penataan dan Pembinaan Toko Swalayan.
“Karena sudah tugas kita bersama untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, khususnya pelaku UMKM di Kabupaten Banjar. Kalau tidak difasilitasi, ya… Selesai semuanya (gulung tikar). Makanya, Bung Karno pernah berkata ‘Perjuangan Kalian Akan Lebih Sulit Karena Menghadapi Bangsa Sendiri’,” pungkasnya.(zai/klik)
