klikkalimantan.com, BANJARMASIN-Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Wilayah Kalimantan Selatan (Kalsel), menggelar Rapat Kerja (Raker) Tahun 2023 di Banjarmasin, Senin (19/6/2023).
Raker APKASI ini dihadiri Wakil Ketua Apkasi Pusat, Hj Erlina dan dibuka oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setdaprov Kalsel, Nurul Fajar Desira sekaligus menyampaikan pidato sambutan dari Gubernur Kalsel, H Sahbirin Noor. “Saya mengajak semua pemerintah kabupaten agar menyiapkan diri untuk menjadi gerbang bagi IKN di Kaltim,” ujar Nurul Fajar Desira.
Provinsi Kalsel, menurut Fajar, harus berbenah dan berubah dalam segala sektor termasuk ekonomi. Kendati komoditas batu-bara dan sawit menjadi andalan, tetapi masih banyak potensi ekonomi lainnya yang dapat digali seperti perkebunan, pertanian, pariwisata berbasis budaya dan alam.
“Saya mendorong masing-masing kepala daerah untuk termotivasi mengembangkan potensi daerahnya, sejauh mana proses yang dihasilkan dan hambatan apa saja yang menyertainya. Untuk itulah kita duduk bersama di sini dalam rangka mendiskusikan dan mengkoordinasikan pengembangan masing-masing daerah di Kalsel,” kata Fajar.
Koordinator Wilayah Apkasi Kalsel, Muhammad Sukamta menambahkan, kegiatan yang berlangsung pada tanggal 18-19 Juni 2023 ini, bertujuan menyamakan persepsi sekaligus menjaring segala persoalan yang dihadapi oleh pemerintah kabupaten se-Kalsel.
Masalah dimaksud, ujar Bupati Tala ini, terkait perkembangan otonomi daerah, kerjasama antara daerah dan dalam rangka Kalsel membangun kekuatan ekonomi baru sebagai pintu gerbang IKN di Kaltim.
“Sebenarnya ada beberapa isu strategis yang perlu jadi perhatian peserta Raker, di antaranya terkait upaya meningkatkan kemampuan sumber daya lokal untuk keperluan IKN, kesiapan Pemkab menyambut Pemilu dan Pilkada serentak 2024, serta penyetaraan jabatan dan organisasi,” terang Sukamta.
Sedangkan terkait Pileg, Pilpres, dan Pilkada mendatang, Wakil Ketua Apkasi Pusat, Hj Erlina mengingatkan, Pemkab agar melakukan antisipasi dini dan pemetaan terhadap potensi konflik menjelang helatan akbar pesta demokrasi pada tahun 2024 mendatang itu. Kemudian, Pemkab juga diharapkan memiliki sumber lain selain dana bantuan pemerintah pusat untuk pembangunan, misal melalui investasi ke daerah menjadi salah satu alternatif dalam membangkitkan kembali perekonomian daerah.(pr/klik)
