klikkalimantan.com, MARTAPURA – Majelis Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) RI dikabarkan kembali mengagendakan sidang etik pada Rabu (28/2/2024) terkait kasus dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banjar.
Usai menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik secara virtual pada 10 Januari 2024 lalu. Kali ini, Majelis DKPP RI mengagendakan sidang terkait pembacaan putusan atas aduan Ali Fahmi terhadap lima komisioner di KPU Kabupaten Banjar.
Terkait perihal tersebut, Ali Fahmi pun membenarkannya, dan mengatakan bahwa agenda sidang terkait Pembacaan Putusan DKPP berdasarkan hasil sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran KEPP Perkara Nomor 138-PKE-DKPP/XII/2023.
“Tadi pagi saya sudah terima surat panggilan untuk menghadiri sidang DKPP secara virtual. Perihalnya pembacaan putusan,” ungkapnya, Selasa malam 27 Februari 2024.
Ali juga mengaku sangat lega dengan adanya rencana sidang yang akan digelar Rabu tanggal 28 Februari 2024 Pukul 14.00 WIB.
Terlebih, mantan pejabat Pemkab HST, Kalsel ini berharap pada sidang besok aduannya akan dipenuhi Majelis DKPP.
“Iya, saya berharap majelis DKPP RI memutuskan pemberhentian lima komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banjar secara tidak hormat. Itu sesuai dengan isi aduan yang saya sampaikan beberapa lalu,” ujarnya bersemangat.
Diwaktu berbeda, yakni pada Rabu (28/2/2024). Divisi Teknis dan Penyelenggara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banjar, Abdul Muthalib juga mengaku mendengar kabar tersebut, yakni DKPP akan kembali menggelar sidang hari ini pukul 15.00 Wita.
“Kalau tidak salah hari ini, yakni sekitar pukul 15.00 Wita. Tapi itu berdasarkan informasi yang kami dapat, artinya masih belum tahu pasti. Karena kami juga masih belum mendapatkan surat pemberitahuannya,” aku komisioner KPU Kabupaten Banjar yang akrab disapa Ajis. (zai/klik)
