klikkalimantan.com, BANJARMASIN – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Banjarmasin menggelar rapat pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Tahun Anggaran 2025 bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), sebagai bagian dari fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah.
Rapat tersebut dipimpin Ketua DPRD Banjarmasin, Rikval Fahruri, didampingi para wakil ketua dewan, yakni Mathari SAg, Muhammad Isnaini, dan Harry Wijaya. Hadir pula Wakil TAPD, Edy Wobowo, yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKDAD).
Sebelumnya, Walikota Banjarmasin H Muhammad Yamin HR telah menyampaikan LKPJ Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna Tingkat I DPRD, yang dibacakan oleh Wakil Walikota, Hj Ananda.
Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2025 berhasil melampaui target hingga di atas Rp2 triliun. Namun di sisi lain, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tercatat cukup tinggi, mencapai sekitar Rp500 miliar.
Ketua DPRD Banjarmasin, Rikval Fahruri, menilai tingginya SILPA menjadi catatan penting yang harus segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.
“Kami mengapresiasi capaian PAD yang melampaui target. Namun, tingginya SILPA menunjukkan bahwa penyerapan anggaran belum optimal. Ini yang perlu menjadi perhatian serius,” ujarnya.
Rikval menegaskan, DPRD akan mendorong agar perencanaan dan pelaksanaan anggaran ke depan dapat lebih efektif dan tepat sasaran.
Senada, Wakil Ketua DPRD Mathari menyampaikan bahwa optimalisasi belanja daerah menjadi kunci agar manfaat pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Kami menekankan agar belanja daerah di tahun 2026 bisa lebih dimaksimalkan, sehingga tidak terjadi lagi SILPA dalam jumlah besar,” katanya.
Sementara itu, Edy Wobowo menyampaikan bahwa pihaknya akan menjadikan berbagai catatan dari DPRD sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan pengelolaan keuangan daerah ke depan.
“Masukan dari DPRD tentu menjadi perhatian kami. Ke depan, kami akan berupaya meningkatkan kualitas perencanaan dan percepatan pelaksanaan program. Agar penyerapan anggaran lebih optimal,” ungkapnya. (sin/klik)
