klikkalimantan.com – Sempat berpolemik, Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk pelaksanaan dan pengawasan pemilihan kepala daerah (pilkada) 2020 di Kabupaten Banjar akhirnya disepakati. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar sepakat menggelontorkan anggaran Rp40,9 Miliar untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan 16,2 Miliar untuk Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Penandatanganan nota kesepahaman dilakukan di Lantai I Mahligai Sultan Adam Martapura, Senin (14/10/2019).
Polemik sempat terjadi lantaran nominal NPHD yang diajukan KPU dan Bawaslu Kabupaten Banjar semula dinilai tak rasional; Rp 58 Miliar dan Rp26 Miliar. Sedangkan anggaran yang disiapkan Pemkab Banjar hanya Rp25 Miliar untuk KPU dan Rp6 Miliar untuk Bawaslu.
Namun setelah dilakukan verifikasi dan rasionalisasi berdasarkan masukan Kementerian Dalam Negari (Kemendagri) dan KPU RI, ditetapkan nilai untuk lembaga penyelenggara dan pengawas pemilu tersebut.
“NPHD yang ditetapkan dan sudah ditandatangi hari ini menurut kami sudah sesuai standar kebutuhan KPU Banjar guna kelancaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Banjar 2020 mendatang. Sebelumnya pemda menetapkan Rp25 Miliar,” ujar Muhaimin, Ketua KPU Banjar.
Dari Rp40 Miliar lebih tersebut, papar Muhaimin, hampir Rp20 Miliar lebih dikucurkan untuk kebutuhan dana honor penyelenggara pemilu, baik Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan PPK, Panitia Pemungutan Suara PPS, dan Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih).
“Seperti yang dikatakan Bupati Banjar, NPHD yang ditetapkan tidak kurang dan tidak pula berlebih, dan belajar dari pengalaman sebelumnya, tentu Pemda Banjar, KPU tidak ingin kebocoran dana kembali terulang. Kami semua berkomitmen karena dana pilkada ini dari rakyat maka kita persembahkan untuk rakyat,” tegasnya.
Untuk itu, lanjut Muhaimin, KPU Banjar sebagai penyelenggara akan bertanggungjawab sepenuhnya dalam mengelola anggaran. Karena sebagai penyelenggara, pertanggungjawaban dana tidak hanya kepada negara, tapi juga kepada Tuhan yang Maha Esa.
Hal senada dilontarkan Ketua Bawaslu Banjar, Fajeri Tamzidillah, dengan anggaran yang ada diharapakan dapat mengakomodir seluruh kebutuhan Bawaslu Banjar dalam melakukan pengawasan pada Pilkada 2020 mendatang.
“Kami sangat apresiasi kepada Pemda Banjar yang sudah memverifikasi dan merasionalisasi terhadap anggaran dana yang kami usulkan dan sudah disetujui,” ungkap Fajeri yang mengaku akan melaksanakan perekrutan jajaran pengawas di kecematan akhir tahun ini. (zai/klik)
