klikkalimantan.com, MARTAPURA – Kamis (21/1/2021) kemarin, puluhan relawan banjir menggelar aksi demo di Kantor Bandang Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banjar, untuk menyampaikan sejumlah tuntutannya. Salah satunya meminta BPBD agar lebih lentur dalam hal administrasi permintaan barang bantuan.

Aksi puluhan relawan yang didampingi Ketua DPRD Kabupaten Banjar M Rofiqi tersebut, langsung direspon oleh Ketua BPBD Banjar, HM Irwan Kumar, Kamis malam sekitar pukul 21.42 Wita.

Irwan mengklarifikasi tudingan para relawan. Salah satunya terkait penyaluran bantuan logistik dan peralatan kebutuhan lainnya yang dinilai lamban dan terlalu kaku dalam hal administrasinya di tengah bencana banjir yang melanda. Juga soal dugaan melakukan penimbunan logistik. Semua tudingan itu dibantah Irwan.

Terkait klarifikasi Irwan tersebut, M rofiqi selaku Ketua DPRD Banjar, sekaligus politisi Partai Gerindra, menjelaskan bahwa kedatangan puluhan relawan banjir tersebut untuk mempertanyakan terkait masalah pinjam pakai tandon air bersih, dan penyaluran logistik di Posko dan Dapur Umum yang dinilai terlalu kaku dalam hal administrasi di tengah keadaan yang luar biasa saat ini atau Force Majeure.

“Memang dari BPBD ada membantu. Namun, bantuan yang disalurkan sangat…sangat minim sekali. Sedangkan untuk jumlah pengungsi sangat banyak. Karena permasalahan tersebutlah, puluhan relawan mendatangi saya. Selanjutnya kami mendatangi Kantor BPBD Kabupaten Banjar,” ujarnya kepada sejumlah awak media, Jum’at (22/1/2020).

Rofiqi menuturkan, setibanya di Kantor BPBD Banjar, setelah menyampaikan apa-apa yang dikeluhkan para relawan banjir Kecamatan Martapura Timur, Rofiqi bersama relawan meninjau sejumlah tempat penyimpanan peralatan penanggulangan di gudang penyimpanan logistic BPBD tersebut.

“Di sana, saya sangat miris melihat bahwa sangat banyak peralatan dapur umum dan tandon yang tersedia dan belum didistribusikan. Memang, dalam penyaluran atau pun pinjam pakai harus beradministrasi. Tapi dalam situasi Force Majeure ini, mestinya kita kasih dulu baru administrasi belakangan menyusul,” tegasnya.

Rofiqi mencontohkan, soal 5 unit perahu kecil (Jukung) yang masih berada di sana dan tidak difungsikan. Padahal, menurutnya, saat bencaan banjir besar kemarin melanda, relawan dan masyarakat sangat membutuhkan alat transportasi air tersebut untuk berbagai keperluan.

“Kalau alasannya dikatakan rusak, berapa sih sebenarnya biaya untuk menambal kebocoran 5 unit ‘Jukung’ itu. Harga dampul (alat tambal kebocoran perahu kecil) palingan Rp3.000 di pasaran. Jangankan 5 unit, 50 unit pun kita siap untuk menambalnya, asalkan alat prasarananya ada. Karena, situasi genting saat itu tidak mungkin kita membelinya,” cetusnya.

Rofiqi menjelaskan, pada kesempatan tersebut, dirinya  sudah mendampingi relawan banjir untuk menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Sekretaris BPBD Kabupaten Banjar, Azhar Alamsyah.

“Beberapa tuntutan sudah kami sampaikan ke Sekretaris BPBD. Silahkan teman-teman media kalau ingin mencek kembali apa saja tuntutan kami,” ujarnya.

Sedangkan terkait tudingan masyarakat bahwa BPBD Kabupaten Banjar telah melakukan penimbunan, Rofiqi   menilai perihal tersebut bukanlah penimbunan.

“Kami tidak melihat itu sebagai penimbunan. Tapi, kalau tidak dibagikan, memang ia. Karena dalam situasi penanggulangan bencana, ketika barang datang tiap detik, menit, dan jam, ya harus segera disalurkan. Karena ini menyangkut keselamatan manusia,” ucapnya.

Rofiqi pun mempertanyakan sejumlah logistik yang dikatakan baru datang dan masih tersimpan di Aula BPBD Kabupaten Banjar, kenapa tidak langsung didistribusikan, sehingga terkesan sangat terlambat.

“Kalau memang tengah sibuk mendampingi kementerian, kan masih ada Sekretaris atau bidangnya untuk melakukan pendistribusian. “Pak… Asal Anda tahu, karena lamban penyaluran logistik ini, rakyat saya ada yang dua hari hanya makan kangkung, dan ada juga yang makan ubi jalar. Menangis kita mendengarnya. Anda boleh cek sendiri di lapangan,” ungkapnya.

Rofiqi menegaskan sekali lagi, dirinya berbicara soal kepemimpinan. Secara pribadi dirinya siap mengundurkan diri, apabila memang melakukan kesalahan.

“Kalau memang salah, saya siap mundur. Dan mereka yang di sana juga harus gentleman, dan berani mengundurkan diri kalau memang salah dan tidak sanggup menangani permasalahan ini. Mundur saja. Kita bisa lihat seperti di Negara Jepang. Terlambat rapat saja pejabatnya mengundurkan diri, itu sifat kepemimpinan yang harus kita tiru,” pungkasnya.(Zai/klik)