Nyaris tidak satu pun sebuah proses relokasi masyarakat pasar dari lokasi lama ke lokasi baru berjalan mulus. Selalu saja penuh dengan polemik. Begitu juga halnya pada proses relokasi Pasar Bauntung Banjarbaru. Bak buah simalakama pembangunan pasar yang menggunakan dana pinjaman PT SNI kini runcing dengan berbagai polemik.
Catatan: Sapariyansyah
Bermula dari keinginan Walikota Banjarbaru Alm Nadjmi Adhani membangun sebuah pasar yang lebih representatif, rencana membangun sebuah pasar modern pun dimulai. Untuk menguatkan keinginan itu, Pemerintah Kota (Pemko) Banjarbaru memasukkan agenda relokasi pedagang di Pasar Bauntung dalam Rencana Program Jangka Menengah Pembangunan Daerah (RPJMD) 2016-2018. Namun masalahnya saat itu Pemko Banjarbaru tidak memiliki dana cadangan sebagaimana saat membangun RSUD Idaman Kota Banjarbaru.
Dana pinjaman menjadi salah satu opsi yang akan diambil untuk merealisasikan keinginan memiliki pasar modern. Hingga pada 2018, rencana tersebut terealisasi dengan ditandatanganinya kesepakatan pinjaman dengan PT SNI. Di tahun itu jua tahapan-tahapan pembangunan dimulai termasuk rencana pemindahan pasar.
Polemik pun mulai terasa. Mayoritas masyarakat menolak untuk dipindahkan. Bahkan di November 2018, Nadjmi Adhani yang mempimpin sosialisasi program itu bukannya mendapat dukungan justru sebaliknya penolakan para pedagang yang didapat. Pun, Nadjmi tak ambil pusing dengan aspirasi masyarakat pasar, pembangunan pasar bernilai Rp.104.586.336.000,00 yang mengorbankan Stadion Haji Idak di Jalan RO Ulin, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan ini tetap berlanjut.
Terlalu dipaksakan? Bisa saja argumen tersebut disematkan pada proyek yang menghabiskan dana  ratusan miliar dari pinjaman ke PT SNI ini. Bak bertepuk sebelah tangan, Pemko Banjarbaru seperti tak mau ambil pusing dengan apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Pasar Bauntung yang keberadaannya sudah puluhan tahun. Toh kini di 2021, bangunan Pasar Bauntung yang baru sudah selesai dan diresmikan.
Gampangnya, prosesnya tinggal satu tahap lagi. Memindahkan 1.132 pedagang dari pasar yang lama ke bangunan baru. Kenyataannya, justru inilah proses yang sarat dengan polemik hingga menjadi buah simalakama mengingat dari awal mayoritas masyarakat pasar menolak relokasi.
Drama penolakan pun terpampang. Dari jumlah 1.132 pedagang yang semula telah mendaftar relokasi hanya 238 pedagang yang bersedia mendaftar ulang.
Program relokasi harus tetap berjalan, selajur dengan sikap Pemko Banjarbaru di bawah kepemimpinan Darmawan Jaya Setiawan sebagai Walikota Banjarbaru sepeninggal Nadjmi Adhani. Dengan keyakinan teguh, Jaya-demikian Darmawan Jaya Setiawan akrab disapa-menggebrak dengan langkah meresmikan bangunan pasar baru itu.
Ramai? Tentu saja, karena begitulah kebiasaan di masyarakat kita setiap kali ada yang baru semua seolah ingin menyaksikannya. Namun sayang, dari 238 pedagang yang telah berkomitmen menempati unit barunya di Pasar Bauntung hanya puluhan pedagang yang bersedia beraktifitas di sana.
Polemik kian rumit dengan tidak terpilihnya kembali petahana menjadi pemuncak birokrasi di jararan Pemko Banjarbaru. (bersambung)
