klikkalimantan.com, BANJARMASIN – Ketua Komisi II DPRD Kota Banjarmasin, M Faisal Hariyadi, minta realisasi anggaran daerah ditingkatkan, sehingga mampu meminimalisir Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) dalam pelaksanaan realisasi APBD tahun 2021 ini.
Keinginan itu disampaikan politisi PAN ini menindaklanjuti Pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 yang disampaikan Pemko Banjarmasin, belum lama tadi.
Faisal menyebutkan, Silpa Kota Banjarmasin tahun 2020 dinilai masih relatif besar, yakni 6%.
“Kendati ada penurunan dari tahun sebelumnya, namun angkanya masih terlalu tinggi, yakni 6%. Kita dorong di tahun 2021 mencapai di bawah 5%,” pintanya.
Faisal mengemukakan, laporan tahun 2019 terjadi Silpa sekitar Rp 269 miliar, dan pada tahun anggaran 2020 sebesar Rp 251 miliar. Jadi turun hanya sekitar 6%,” ujarnya.
Menurut Faisal, adanya penurunan Silpa ini menjadi kemajuan cukup positif, meski masih jauh dari harapan karena masih di atas Rp 200 miliar, sehingga Pemerintah Kota harus lebih bekerja keras lagi untuk menyerap realisasi APBD tahun 2021 ini.
“Jangan sampai program atau kegiatan yang sudah diagendakan batal direalisasikan. Sebab, akan berdampak Silpa terlalu besar. Terkecuali memang untuk efisiensi anggaran,” tegasnya.
Hal ini, sambung Faisal, disebabkan realisasi anggaran di daerah masih rendah. Dengan realisasi belanja daerah yang meningkat, diharapkan mampu mendongkrak ekonomi di Banjarmasin.
“Maka dari itu, kita juga minta program pembangunan yang sudah direncanakan bisa direalisasikan. Sebab, serapan yang rendah akan berpengaruh langsung terhadap perkembangan perekonomian daerah,” pungkasnya. (sin/klik)
