klikkalimantan.com, MARTAPURA – Evaluasi kinerja Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan (PUPR) Kabupaten Banjar 2021, Komisi III DPRD Kabupaten Banjar gelar Rapat Dengar Pendapat (RDP), Rabu (2/3/2022).
Usai memimpin RDP tersebut, Ketua Komisi III, Irwan Bora, mengatakan, ada beberapa hal yang menjadi permasalahan terkait kegiatan fisik yang dilaksanakan Dinas PUPRP 2021-2022, sehingga perlu dilakukan evaluasi bersama.
“Dari hasil RDP hari ini, teman-teman di Dinas PUPRP mengatakan bahwa terkait kegiatan fisik di pada 2021 hingga hari ini sudah dapat dinilai, dan sudah mencapai 92%. Artinya, masih tersisa 8% lagi, yang mungkin tinggal finishing saja yang belum tercapai,” ujarnya kepada sejumlah awak media.
Politisi Gerindra ini mengungkapkan, banyak saran dan masukkan, baik yang disampaikan anggota Komisi III dan Dinas PUPRP pada RDP tersebut.
“Teman-teman di Komisi III juga menyampaikan sejumlah permasalahan yang dikeluhkan masyarakat di masing-masing dapilnya. Sedangkan jajaran Dinas PUPRP sudah berkomitmen akan memberikan warna yang baik dibanding sebelumnya,” ucapnya.
Di bawah komando HM Riza Dauly selaku Pelaksana Tugas (Plt) Dinas PUPRP Kabupaten Banjar, Irwan Bora berharap ke depan kinerja Dinas PUPRP akan lebih baik lagi.
“Karena parameter pembangunan di Kabupaten Banjar bisa dilihat dari kinerja Dinas PUPRP, yang tentunya sangat berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Kalau pembangunannya lebih cepat tidak lamban, perekonomian masyarakat pun meningkat, yang artinya visi misi Bupati Kabupaten Banjar telah tercapai,” katanya.
Lalu, apakah gelaran RDP tersebut juga mengevaluasi kualitas berbagai proyek?
Irwan Bora mengakui, rapat tersebut belum menyingung sampai ke kualitas proyek. Sebab, Dinas PUPRP hadir tanpa menyuguhkan data.
“Karena itu kita menegaskan, pada RDP selanjutnya Dinas PUPRP harus menyajikan data. Sehingga kita tidak hanya meraba-raba saja,” ucapnya.
Di tempat yang sama, HM Riza Dauly menyebutkan, selain melakukan evaluasi terhadap program kerja yang telah direalisasikan di 2021, baik terkait realisasi keuangan maupun kegiatan secara fisik, pada kesempatan tersebut juga dilakukan penyelarasan rencana kerja 2022 pada Dinas PUPRP yang akan dilaksanakan selanjutnya.
“Kami juga mendapat masukkan dari Komisi III terkait menginovasi sumber pembiayaan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Banjar, baik yang bersumber dari daerah atupun dari APBN. Sebab, yang kita tahu selama ini hanya Dana Alokasi Khusus (DAK). Ternyata, ada yang namanya DAK Integratif. Inilah yang selanjutnya akan kita jajaki bersama, selain menggunakan sumber dana dari APBD Kabupaten Banjar,” tuturnya.
Yang pasti, papar Riza Dauly, pembangunan di Kabupaten Banjar 2022 akan fokus terhadap infrastruktur yang terdampak bencana banjir beberapa waktu lalu, sesuai dengan arahan Bupati Kabupaten Banjar.
“Salah satunya jalan di Kecamatan Aluhaluh yang rusak akibat terdampak banjir, dan perlu dilakukan perbaikan. Sedangkan terkait pembangunan di Kabupaten Banjar pada 2023, saat ini masih bermekanisme di Musrembang yang juga berkaitan dengan Pokok-pokok pikiran (Pokir) anggota dewan,” pungkasnya.(zai/klik)
