klikkalimantan.com, MARTAPURA – Bupati Banjar h Saidi Mansyur diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) HM Hilman menghadiri ‘Aksi Panutan Pembayaran PBB Kabupaten Banjar 2022’, Selasa (20/9/2022) di Aula Barakat Kantor Bupati Banjar di Martapura. Kegiatan diselenggarakan Kantor Pajak Pratama (KPP) Banjarbaru dan KP2KP Martapura.
Dipaparkan Sekda Hilman pada aksi diikuti 46 wajib pajak sektor pertambangan dan perkebunan, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang cukup signifikan, khususnya bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar.
Menurutnya, saat ini sinergi Pemkab Banjar dengan Kementerian Keuangan melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Banjarbaru sudah terjalin sangat baik dan akan terus ditingkatkan, salah satunya dalam hal optimalisasi penerimaan PBB.
“Kami akan terus mendukung dan mendorong program-program kementerian keuangan untuk meningkatkan penerimaan dari PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan dan sektor lainnya,” ucapnya.
Pemkab Banjar, kata Hilman memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para pembayar PBB, yang selama ini telah berkontribusi aktif dalam pembangunan di Kabupaten Banjar. “InsyaAllah, Pemkab Banjar bersama KPP Pratama Banjarbaru akan terus siap berupaya meningkatkan pelayanan yang prima kepada para pembayar pajak,” ujarnya.
Kepala KPP Pratama Banjarbaru Hery Sumartono mengatakan dengan wilayah kerja Kabupaten Banjar, Tanah Laut dan Kota Banjarbaru tahun 2022 diberikan amanat target Rp 1,035 Triliun.
“Perlu kami sampaikan, sampai 19 September 2022 capaian penerimaan pajak KPP Pratama Banjarbaru adalah sebesar Rp 974 Miliar atau 94,19 persen, dari penerimaan pajak sektor perdagangan, pertambangan, pertanian, kehutanan dan administrasi pemerintahan,” jelasnya.
Untuk PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan dan sektor Lainnya (PBB P5L) sampai dengan 19 September 2022 diperoleh realisasi penerimaan sebesar Rp52,121 Miliar atau 48,92 persen dari target sebesar Rp106,553 Miliar.
Objek PBB P5L Kabupaten Banjar terdiri dari pertambangan minerba sebanyak 36 Objek Pajak, perkebunan 5 Objek Pajak, dan perhutanan 4 Objek Pajak dengan capaian penerimaan sebesar Rp 18,62 Miliar yang terdiri dari; Rp1,49 Millar dari perkebunan, Rp1,75 Miliar dari perhutanan, Rp15,39 Miliar pertambangan minerba.
Dikatakannya, di Kabupaten Banjar, masih terdapat 45 Wajib Pajak yang belum melunasi kewajiban pembayaran PBB P5L-nya dari tahun 2015 sd 2022, dengan tunggakan sebesar Rp 73,874 Miliar. Sesuai Undang-undang PBB menjelaskan bahwa Pajak yang terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) harus dilunasi selambat-lambatnya 6 bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak.
Selanjutnya, kata Hery, apabila yang pada saat jatuh tempo Pajak yang terutang tidak dibayar atau kurang bayar dikenakan denda administrasi sebesar 2 persen per bulan, yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 bulan.
“Untuk menghindari sanksi atau denda administrasi maka diharapkan SPPT/STP PBB yang sudah diterima agar segera dibayar sebelum jatuh tempo,” kata Hery. (to/klik)
