klikkalimantan.com, BANJARMASIN – Kalangan anggota DPRD Banjarmasin menilai, pembuatan film Jendela Seribu Sungai (JSS) yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemko) kurang tepat dan tidak memberikan dampak signifikan bagi kemaslahatan masyarakat.
Misalnya, yang disampaikan Anggota DPRD Banjarmasin dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), H Deddy Sophian.
Menurut H Deddy Sophian, selain pembuatan film yang dianggarkan mencapai Rp6.6 miliar, masih banyak program pembangunan yang bisa dilakukan dan memberi manfaat bagi masyarakat.
“Misalnya saja, dana sebesar itu bisa digunakan untuk menggelar pasar murah dalam rangka menekan inflasi yang saat ini semakin tinggi,” katanya.
Selain itu, lanjut H Deddy Sophian, dana tersebut bisa juga dimanfaatkan untuk pembangunan yang benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat. Misalnya terkait pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid, normalisasi sungai sebagai upaya pencegahan bencana banjir.
“Berdasarkan hal itu, tentunya kita menilai pembuatan film JSS kurang pas dan tidak tepat di tengah persoalan kota yang belum sepenuhnya terselesaikan,” ucapnya.
Melihat dari sisi urgensinya, Deddy Sophian mengatakan, tidak sepenuhnya penting. Menurutnya, upaya promosi kebudayaan dan pariwisata bisa dilakukan dengan cara lain. Misalnya duta wisata, melibatkan pengusaha perjalanan wisata, membuat semacam majalah yang diedarkan di maskapai penerbangan, maupun promosi daerah melalui media cetak dan elektronik.
“Dengan cara semacam ini tentunya bisa lebih efektif dan tepat sasaran, dibandingkan dengan promosi melalui film,” katanya.
Tak jauh berbeda, penilaian yang sama juga disampaikan anggota DPRD Kota Banjarmasin dari fraksi PDI Perjuangan, H Taufik Husin.
Taufik Husin menyebut, dana sebesar Rp6.6 miliar bisa digunakan untuk hal yang lebih penting, seperti perbaikan jalan titian, peningkatan jalan lingkungan, dan hal lainnya yang lebih bermanfaat dan bisa dinikmati masyarakat.
“Salah satu indikator suksesnya pembangunan kan seperti itu. Program pembangunan benar-benar menyentuh masyarakat. Sejauh ini, hasil reses saja belum sepenuhnya diwujudkan, padahal murni usulan masyarakat,” ucapnya.
Oleh karena itu, Taufik Husin minta Pemko lebih bijak menentukan hal yang sifatnya urgens dan prioritas, dibanding kegiatan seremonial belaka.
“Ini perlu kita cermati bersama,” pungkasnya. (sin/klik)
