klikkalimantan.com, BANJARBARU-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) menegaskan untuk berkomitmen dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan di daerah.
Hal ini disampaikan dalam Entry Meeting Gabungan terkait pemeriksaan interim atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2024, yang digelar secara daring melalui zoom meeting pada Senin (17/2/25). pagi.
Plh Sekda Kalsel, Muhammad Syarifuddin menyampaikan, bahwa Pemprov Kalsel bersama pemerintah kabupaten dan kota telah siap menerima koreksi, masukan, dan rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalsel, demi meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah.
“Setiap rupiah dalam APBD Kalsel harus benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat. Pemeriksaan LKPD oleh BPK ini menjadi instrumen penting dalam mengawal tata kelola keuangan yang profesional dan bertanggung jawab,” tegas Syarifuddin.
Oleh karena itu, kata Syarifuddin, Pemprov Kalsel berkomitmen menjalankan roda pemerintahan dengan prinsip integritas, transparansi, dan akuntabilitas. Untuk itu, hasil dari evaluasi dan pemeriksaan ini harus dijadikan bahan refleksi demi meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan di daerah.
“Pemprov Kalsel menyatakan kesiapannya untuk terus bersinergi dengan BPK dalam menjaga tata kelola keuangan yang transparan. Karena itu, mari
kita pastikan bahwa proses pemeriksaan ini tak hanya memenuhi aspek kepatuhan, tetapi juga mampu mendorong efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya daerah,” tambah Syarifuddin.(pr/klik)
