klikkalimantan.com, BANJARBARU – Pemerintah Kota (Pemko) Banjarbaru, melalui Dinas Sosial menggelar ‘Sosialisasi Layanan Data dan Pengaduan tentang Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Tahun 2025’, Senin (24/3/2025) di aula kantor dinas setempat. Kegiatan dibuka Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Abdul Basid yang hadir mewakili Wali Kota Banjarbaru, HM Aditya Mufti Ariffin.
Diikuti tak kurang dari 30 peserta, sosialisasi bertujuan untuk memperkenalkan layanan data serta mekanisme pengaduan terkait penanganan PPKS di Kota Banjarbaru. Pada saat yang sama, juga disosialisasikan layanan pengaduan Call Center 112 oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Banjarbaru.
Dalam sambutannya, Abdul Basid menekankan pentingnya basis data yang akurat dalam setiap program layanan sosial. “Memang tidak dipungkiri, salah satu permasalahan di kota adalah permasalahan sosial. Maka, hari ini Dinas Sosial menyelenggarakan kegiatan ini bersama mitra kerja mereka dalam rangka meningkatkan kualitas data masyarakat yang berpotensi menerima pelayanan,” ungkapnya.
Ia juga menjelaskan, program yang dijalankan oleh Dinas Sosial Kota Banjarbaru didasarkan pada data. Untuk itu, pihak Dinas Sosial bersama mitra kerja berupaya memaksimalkan dan menyelaraskan data yang ada.
“Semua program itu basisnya adalah data. Oleh karena itu, hari ini kawan-kawan bersama mitra mencoba untuk memaksimalkan dan menyamakan data dari tingkat kelurahan, kecamatan, hingga kota. Dari data tersebut, Dinas Sosial dapat merancang program yang lebih efektif. Baik untuk upaya preventif maupun penanganan langsung. Dengan demikian, masyarakat Banjarbaru bisa mendapatkan pelayanan kesejahteraan sosial yang maksimal,” kata Basid.
Tentang kegiatan yang dilaksanakan, Kepala Dinas Sosial Kota Banjarbaru, Rokhyat Riyadi menyampaikan, setiap tahun mereka melaporkan jumlah penerima layanan di rumah singgah kepada pimpinan. Saat pandemi Covid-19, jumlah penerima layanan mencapai sekitar 400 orang. Menariknya, hanya sekitar 20 persen dari total penerima layanan yang merupakan warga Kota Banjarbaru. Sisanya berasal dari luar daerah.
“Meski demikian, kami tetap memberikan perlakuan yang sama bagi semua yang membutuhkan layanan. Kami berharap ada koordinasi lintas kabupaten/kota agar penanganan dapat lebih maksimal, terutama bagi mereka yang tidak memiliki identitas kependudukan yang jelas,” kata Rokhyat. (to/klik)
