klikkalimantan.com, MARTAPURA – Ruang rawat inap Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Puskesmas Aluh Aluh, Jalan Inpres, Kecamatan Aluh Aluh yang mengalami keretakan dan berpotensi ambruk belum kantongi Sertifikat Laik Fungsi (SLF).
Pernyataan tersebut diungkapkan Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Banjar, Irwan Bora usai memimpin rapat gabungan Komisi III dan Komisi IV DPRD bersama stakeholder terkait pada, Sabtu (28/6/2025).
“SLF bangunannya memang tidak ada. Karena untuk memperoleh hal tersebut Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar perlu pihak konsultan independen untuk memberikan analisis bangunannya,” ujarnya.
Perihal tersebut juga diakui Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Banjar, Yasna Khairina.
“Biasanya untuk akreditasi Puskesmas kami mengajukan usulan untuk meminta penilaian. Karena kami tidak mengerti SLF teknisnya seperti apa?” Akunya.
Kendati demikian, Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan (Kabid SDK) pada Dinkes Kabupaten Banjar, Noripansyah memastikan, hampir semua Puskesmas sudah mengajukan usulan terkait penilaian bangunan, dan masih berproses.
“Karena prosesnya tidak cepat. Adanya kebijakan baru untuk akreditasi Puskemas harus mengantongi SLF itu terhitung sejak 2023. Jadi masih proses semua,” katanya.
Dikonfirmasi apakah sebanyak 25 unit Puskesmas yang tersebar di 20 kecamatan di Kabupaten Banjar sudah mengantongi SLF?
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan (PUPRP) Kabupaten Banjar, Anna Rosida Santi mengungkapkan, sejak diberlakukannya Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG), maka semua dinas yang akan melaksanakan pembangunan konstruksi harus mengajukan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
“Selanjutnya dalam PBG akan dibahas Tim Profesi Ahli (TPA) terkait perencanaan konstruksinya yang mulai diberlakukan pada 2023, dan semua dinas sudah kami surati, dan ditindaklanjuti pada 2024 dengan berkonsultasi ke Dinas PUPRP melalui TPA,” beber Anna Rosida yang memastikan Dinkes sudah mengajukan usulan SLF untuk Puskesmas, dan sebagian belum di ajukan.(zai/klik).
