klikkalimantan.com, BANJARMASIN – Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin menegaskan komitmennya menjaga kualitas layanan publik di tengah proyeksi penurunan Transfer ke Daerah (TKD) pada tahun anggaran 2026.
Penegasan ini disampaikan Walikota Banjarmasin, H Muhammad Yamin HR, saat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Tingkat II dengan agenda penetapan Peraturan Daerah (Perda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026, serta Perda Kota Layak Anak dan Perlindungan Perempuan dan Anak, Rabu (26/11/2025).
“Kami tidak ingin keterbatasan anggaran mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Justru ini momentum untuk lebih kreatif, efisien, dan memperkuat belanja yang benar-benar berdampak,” ujar Yamin.
Ia menegaskan, sejumlah program prioritas akan tetap berlanjut. Di antaranya beasiswa pendidikan tinggi, perlengkapan sekolah gratis untuk jenjang PAUD hingga SMP, penguatan layanan puskesmas, program bedah rumah gratis, pembangunan sportarium, serta peningkatan kualitas layanan publik di tingkat kecamatan, kelurahan, hingga RT.
“Setiap rupiah yang dibelanjakan harus kembali kepada masyarakat dalam bentuk manfaat nyata,” tegasnya.
Terkait disahkannya Perda Kota Layak Anak, Yamin menilai regulasi tersebut sangat penting untuk memperkuat sistem perlindungan dan memastikan anak-anak di Banjarmasin tumbuh dalam lingkungan yang aman dan ramah.
“Perda ini memberi kepastian hukum agar pemenuhan hak anak serta perlindungan perempuan berjalan lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan,” ujarnya.
Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Kota Banjarmasin, Rikval Fachruri, dan turut dihadiri Wakil Walikota Hj Ananda, Sekda Kota Banjarmasin Ikhsan Budiman, para asisten, serta seluruh kepala SKPD di lingkungan Pemko Banjarmasin. (sin/klik/prokom)
