klikkalimantan.com, BANJARBARU – 2025, tahun terburuk Pemerintah Kota (Pemko) Banjarbaru urusan pencapaian target Pendapat Asli Daerah (PAD) dari dua komponen; pajak dan retribusi daerah. Dibanding beberapa tahun sebelumnya, realisasinya anjlok.
Data berhasil dihimpun dari Postur APBD Kota Banjarbaru pada laman djpk.kemenkeu.go.id, hingga akhir Desember 2025, realisasi PAD di tahun pertama kepemimpinan Wali Kota/Wakil Wali Kota, Hj Erna Lisa Halaby (ELH) – Wartono hanya sebesar Rp146,13 Miliar. Atau baru terealisasi 33 persen dari target dipatok, Rp432,05 Miliar. Saat target PAD Tahun Anggaran (TA) ditetapkan, Pemko Banjarbaru dipimpin Wali Kota Aditya Mufti Ariffin.
Dari pajak daerah, Pemko Banjarbaru hanya mampu mengumpulkan uang sebesar Rp119,67 Miliar dari target diinginkan sebesar Rp267,94 Miliar. Pun dengan hasil dari pungutan retribusi daerah. Dari target dipatok sebesar Rp28,51 Miliar, hanya terealisasi Rp7,63 Miliar.
Jauh lebih sedikit adalah realisasi Lain-lain PAD yang sah, hanya sebesar 6 persen. Rp7,60 Miliar dari target Rp122,20 Miliar.
Padahal tahun sebelumnya, target PAD selalu tercapai, bahkan melebihi target. Pada 2024 misalnya. Dari target Rp344,82 Miliar, terealisasi sebesar Rp389,5 Miliar. Capaian PAD tersebut terdiri dari; realisasi pajak daerah sebesar Rp205,39 Miliar dari target Rp187,92Miliar, dan realisasi retribusi daerah sebesar Rp13,75 Miliar dari target Rp11,69 Miliar.
Pun dengan realisasi PAD pada 2023. Dari target sebesar Rp308,57 Miliar, teralisasi sebesar Rp319 Miliar. Terdiri dari realisasi pajak daerah sebesar Rp178,62 Miliar dari target Rp160,42 Miliar dan realisasi retribusi daerah Rp12,97 Miliar dari target Rp12,88 Miliar.
Tentang anjoknya realisasi PAD TA 2025 berdasarkan data Postur APBD tersebut, Plt Kepala Badan Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Banjarbaru, Sri Lailana yang dikonfirmasi via WhatApps, Rabu (14/1/2026) memberi data berbeda.
Dari data tersebut, dari 14 item pendapatan daerah, hanya dua yang belum 100 persen terealisasi. Yakni Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang baru terealisasi 98,26 persen, atau kurang Rp906 juta, dan PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan sebesar 93,78 persen.
“Tapi belum fix karena masih ada SKPD yang belum rekon,” kata Sri Lailana sembari menyebut untuk data lebih valid dapat dikonfirmasi ke Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Kota Banjarbaru.
Kepala BPKAD Kota Banjarbaru, Rahmat Taufik yang juga hanya bisa dikonfirmasi via WhatApps mengatakan, secara keseluruhan realisasi APBD TA 2025 hampir 100 persen.
Meski diakuinya ada beberapa item dari pos belanja daerah belum terealisasi 100 persen. “Pembangunan Makodam misalnya. Tidak dapat terealisasi,” ujarnya.
Sedangkan tentang realisasi PAD, kata Taufik, bisa dikonfirmasi ke BPPRD Kota Banjarbaru. “Untuk PAD, silakan konfirmasi ke BPPRD,” ujarnya. (to/klik)
