klikkalimantan.com, MARTAPURA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar, melalui Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (DKISP) melakukan pendataan ulang wilayah nihil sinyal (blank spot). Pendataan ulang dilakukan saat pelaksanaan Rapat Koordinasi (Rakor) Infrastruktur Telekomunikasi, Rabu (14/1/2026) di Hotel Aeris Banjarbaru.
Kepala DKISP Kabupaten Banjar, HM Aidil Basith pada kegiatan rakor dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Banjar, H Yudi Andrea menyebutkan, hingga saat ini masih terdapat 15 desa di Kabupaten Banjar yang belum terjangkau sinyal telekomunikasi.
“Menyikapi permasalahan sinyal tersebut, hari ini kita bekerja sama dengan PT Comtelindo dan bersama-sama mencari format yang paling tepat untuk menyelesaikannya dalam waktu secepatnya,” ujar Basith.
Ia juga meminta para camat yang hadir agar dapat menyampaikan data konkret terkait kondisi wilayah masing-masing, yang selanjutnya akan dicocokkan dan dibahas dalam forum rakor. Ia menambahkan, kegiatan ini murni dibiayai oleh PT Comtelindo dan diharapkan ke depan dapat terjalin kerja sama yang baik dengan Pemerintah Kabupaten Banjar.
Sementara itu, Sekda Banjar H Yudi Andrea menyampaikan bahwa Kabupaten Banjar memiliki topografi yang cukup unik dan wilayah yang luas, dengan sejumlah tantangan geografis di beberapa kecamatan, seperti daerah pegunungan atau lokasi yang jauh dari pusat kota. Kondisi tersebut kerap menjadi kendala teknis bagi operator seluler dalam membangun menara pemancar.
“Akibatnya masih terdapat titik blank spot atau sinyal lemah yang tentu saja menghambat pelayanan publik,” ujarnya.
Yudi menekankan, kehadiran PT Comtelindo dalam rakor ini menjadi sarana transfer of knowledge sekaligus pemetaan solusi. Pemerintah daerah perlu mendengarkan paparan teknis terkait teknologi terbaru maupun skema kerja sama yang dapat diterapkan, khususnya untuk wilayah yang sulit dijangkau oleh kabel fiber optik maupun menara konvensional.
“Semoga dari pertemuan ini terjalin komunikasi dua arah terkait data-data yang dibutuhkan dalam pemenuhan informasi daerah-daerah yang masih blank spot. Mengingat saat ini hampir seluruh layanan berbasis digital, maka persoalan blank spot ini harus kita diskusikan karena sangat mempengaruhi pelayanan dasar kepada masyarakat,” kata Sekda Yudi Andrea. (to/klik)
