klikkalimantan.com, PALANGKARAYA – Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) H Muhidin mengikuti Gigh Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Kalsel, Rabu (15/4/2026) di Swiss Belhotel Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Sejumlah hal terkait digitalisasi dibahas pada kegiatan tersebut. Termasuk penggunaan transaksi non tunai seperti QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) dan kepemilikan Kartu Kredit Indonesia (KKI).
Dikatakan Gubernur Muhidin transaksi non tunai, utamanya via QRIS harus terus didorongd an diperluas. Saat ini pemanfaatannya masih dibawah 10 persen dari seluruh transaksi masyarakat.
Masih rendahnya transaksi non tunai oleh masyarakat, menurut Muhidin disebabkan masih minimnya sosialisasi. “Harus diperbanyak sosialisasi agar masyarakat terbiasa menggunakan QRIS,” ujar gubernur.
Pun dengan penggunaan KKI di lingkungan pemerintah daerah, harus terus dioptimalkan. Karena saat ini, dari 13 kabupaten/kota di Kalsel, baru enam yang menerapkannya.
“Saya mengimbau kepada Pemda yang belum mempunyai KKI supaya memilikinya. Kalau daerah saja tidak menggunakan (transaksi nontunai,red) apalagi masyarakat,” ujar Gubernur Muhidin.
Terpenting pula dari penerapan teknologi informasi berbasis digital, menurut Muhidin juga harus menjadi instrumen pengawasan untuk memastikan setiap rupiah yang dikelola benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. (to/klik)
