klikkalimantan.com, BANJARMASIN – Kondisi turunan di Jembatan Pulau Bromo kembali menjadi sorotan. Komisi III DPRD Kota Banjarmasin mendesak pemerintah segera melakukan perbaikan terhadap akses turunan jembatan yang dinilai terlalu curam dan berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan.
Desakan tersebut disampaikan usai Komisi III DPRD Kota Banjarmasin melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi, menyusul banyaknya laporan masyarakat terkait kecelakaan yang terjadi di kawasan tersebut.
Warga Pulau Bromo, Halim, mengaku kondisi turunan jembatan sudah lama dikeluhkan masyarakat. Menurutnya, sejumlah pengendara kerap kehilangan kendali saat melintasi turunan, terutama ketika hujan turun dan permukaan jalan menjadi licin.
“Sudah sering dikeluhkan warga. Turunannya terlalu curam sehingga cukup berbahaya, apalagi saat hujan. Beberapa kali terjadi kecelakaan karena pengendara tidak bisa mengendalikan kendaraan saat menurun,” ujarnya.
Ketua Komisi III DPRD Kota Banjarmasin, Muhammad Ridho Akbar, mengatakan sidak dilakukan setelah pihaknya menerima banyak laporan dari masyarakat mengenai tingginya risiko kecelakaan di area tersebut.
“Kami menerima banyak laporan warga mengenai kecelakaan di turunan Jembatan Pulau Bromo. Setelah dilihat langsung, memang kondisi turunannya cukup curam dan membahayakan pengendara,” kata Ridho.
Dalam sidak tersebut, Ridho didampingi sejumlah anggota Komisi III DPRD Kota Banjarmasin, yakni Hari Kartono, Rian Zulfikar, H Makmur, Nurrahman, Jamiah, Taufik, dan Rayhan Hananto.
Dari hasil peninjauan, Komisi III menilai perlu ada langkah cepat untuk meminimalkan risiko kecelakaan sembari menunggu kajian lebih lanjut terkait konstruksi jembatan. Salah satu langkah yang akan segera dilakukan adalah penambahan rambu-rambu peringatan di sekitar lokasi.
“Rambu-rambu akan ditambah beberapa meter sebelum turunan supaya pengendara lebih berhati-hati saat melintas. Ini langkah awal yang harus segera dilakukan untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalan,” tegasnya.
Selain pemasangan rambu peringatan, DPRD juga berencana memanggil Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banjarmasin bersama konsultan perencana awal proyek dalam rapat dengar pendapat (RDP).
Langkah tersebut dilakukan untuk mengevaluasi desain turunan jembatan yang dinilai perlu ditinjau ulang agar lebih aman bagi masyarakat.
“Kami akan memanggil Dinas PUPR dan konsultan perencana proyek untuk meminta penjelasan terkait desain jembatan ini. Jika memang diperlukan, harus ada peninjauan ulang agar keselamatan masyarakat lebih terjamin,” ujar Ridho.
Ia menegaskan, aspek keselamatan pengguna jalan harus menjadi prioritas utama dalam setiap pembangunan infrastruktur. Karena itu, DPRD berharap pemerintah daerah dapat segera mengambil langkah konkret guna mengurangi potensi kecelakaan di Jembatan Pulau Bromo.
“Jangan sampai fasilitas yang dibangun justru menimbulkan risiko bagi masyarakat. Keselamatan pengguna jalan harus menjadi perhatian utama, sehingga perlu ada solusi yang cepat dan tepat terhadap persoalan ini,” pungkasnya.(sin/klik)
