klikkalimantan.com, BANJARMASIN — Persoalan akurasi data penduduk penerima bantuan sosial (bansos) menjadi salah satu aspirasi yang disampaikan masyarakat kepada anggota DPRD Kota Banjarmasin, Nurrahman, saat melaksanakan penelaahan aspirasi masyarakat atau reses di kawasan Jalan Tembus Mantuil, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Jum’at (23/10/2026).
Dalam reses tersebut, warga menyoroti persoalan data penerima bantuan yang berkaitan dengan pembagian desil. Data tersebut menjadi salah satu hal penting dalam menentukan masyarakat yang berhak memperoleh berbagai program bantuan pemerintah.
Menanggapi aspirasi tersebut, politisi PKS itu mendesak Pemerintah Kota Banjarmasin segera melakukan pembenahan dan pemutakhiran data penduduk. Menurutnya, data yang akurat menjadi kunci agar bantuan pemerintah benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.
“Persoalan data ini sangat penting. Pemerintah harus segera melakukan perbaikan dan pemutakhiran data. Sehingga bantuan sosial yang diberikan benar-benar tepat sasaran,” katanya, usai kegiatan reses.
Nurrahman menilai, masih diperlukan sinergi antarinstansi untuk memastikan data kependudukan masyarakat selalu diperbarui sesuai kondisi sebenarnya. Karena itu, ia mendorong Dinas Sosial Kota Banjarmasin berkolaborasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) dalam melakukan sosialisasi sekaligus pendataan di lapangan.
Menurutnya, masyarakat perlu mendapatkan pemahaman mengenai pentingnya data kependudukan. Sebab, data tersebut menjadi salah satu indikator yang digunakan dalam menentukan penerima berbagai program bantuan sosial.
“Dinas Sosial harus bisa bekerjasama dengan Disdukcapil untuk memberikan sosialisasi langsung kepada masyarakat. Data kependudukan ini menjadi salah satu indikator dalam menentukan penerima bantuan sosial,” ujarnya.
Nurrahman juga menekankan pentingnya keterlibatan aparatur di tingkat lingkungan, khususnya Ketua RT. Menurutnya, RT memiliki posisi strategis karena bersentuhan langsung dengan kondisi warga dan dapat membantu pemerintah mengidentifikasi masyarakat yang memang membutuhkan bantuan.
Ia meminta Ketua RT tidak hanya berperan dalam administrasi kependudukan, tetapi juga aktif memberikan edukasi kepada warga serta membantu proses pembaruan data apabila menemukan masyarakat yang secara kondisi layak mendapatkan bantuan pemerintah.
“Peran Ketua RT juga sangat penting. Kalau ada warga yang memang kondisinya layak mendapatkan bantuan, baik BPJS gratis maupun bantuan sosial lainnya, RT harus ikut memberikan edukasi dan membantu masyarakat dalam proses pendataan,” tegasnya.(sin/klik)
