klikkalimantan.com, PARINGIN– Pemerintah Kabupaten Balangan mengajukan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026 menyusul berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat.
Usulan perubahan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan Fakhriyanto dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Balangan, Senin (3/8/2026). Penyesuaian anggaran dilakukan untuk menyesuaikan kemampuan fiskal daerah setelah adanya kebijakan pengurangan transfer dari pemerintah pusat.
Fakhriyanto mengatakan, salah satu faktor utama penyesuaian anggaran adalah berkurangnya alokasi dana desa yang diterima daerah. Menurutnya, pemotongan tersebut mencapai lebih dari Rp50 miliar karena dana dialihkan untuk mendukung pembentukan Koperasi Merah Putih.
“Secara keseluruhan tidak banyak berubah, namun ada pengurangan anggaran karena pemotongan dana desa dari pemerintah pusat lebih dari Rp50 miliar. Dana tersebut dialokasikan untuk pendirian Koperasi Merah Putih,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pengurangan transfer dari pemerintah pusat berdampak terhadap anggaran Kabupaten Balangan yang berkurang sekitar Rp54 miliar. Sementara itu, tambahan pendapatan dalam perubahan APBD 2026 diproyeksikan hanya bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah harus melakukan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang telah direncanakan. Evaluasi dilakukan untuk memastikan belanja daerah tetap sesuai dengan kemampuan keuangan setelah terjadi penyesuaian transfer.
“Kami memilah kembali program yang menjadi prioritas, mana yang dapat ditunda, bahkan dibatalkan, dengan tetap memperhatikan perkembangan dan mengantisipasi dampak yang mungkin ditimbulkan,” katanya.
Meski menghadapi penyesuaian fiskal, Pemkab Balangan memastikan arah pembangunan daerah tetap mengacu pada enam prioritas pembangunan 2026. Prioritas tersebut mencakup pembangunan infrastruktur; penguatan pertanian, perkebunan, peternakan, pariwisata dan ekonomi kreatif; peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan; penguatan kehidupan sosial, budaya, dan keagamaan; serta peningkatan kualitas birokrasi yang inovatif dan berorientasi pada pelayanan publik.
Pemkab Balangan berharap perubahan APBD 2026 tetap mampu menjaga pertumbuhan ekonomi, menekan angka kemiskinan, serta mempertahankan kualitas pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di tengah berkurangnya dukungan dana transfer dari pemerintah pusat. (rul/klik)
