klikkalimantan.com, BANJARMASIN — Rombongan Komisi III DPRD Kota Banjarmasin dibuat tercengang saat meninjau kondisi dinding beton penahan opret jembatan gantung di Jalan Cemara Ujung, Kelurahan Sungai Andai, yang tampak ambruk dan mengalami kerusakan cukup parah.
Padahal, proyek jembatan gantung tersebut belum sepenuhnya rampung dikerjakan. Namun sejumlah bagian, khususnya dinding penahan opret, sudah menunjukkan kerusakan bahkan ada yang roboh.
Ketua Komisi III, M Ridho Akbar, mengaku kecewa melihat kondisi tersebut. Ia menilai, kerusakan yang muncul sebelum jembatan difungsikan menunjukkan adanya persoalan serius dalam pelaksanaan maupun perencanaan awal proyek.
“Banyak bagian pekerjaan tahap pertama yang sudah rusak, padahal jembatannya belum digunakan masyarakat. Ini sangat memprihatinkan,” ujarnya, usai melakukan kunjungan lapangan, Senin (1/12/2025).
Ridho menegaskan, kerusakan ini bukan hanya mungkin dipengaruhi faktor alam atau kondisi tanah rawa di tepi sungai. Tetapi juga mengindikasikan lemahnya pengkajian teknis sebelum proyek dimulai. Ia meminta Dinas PUPR selaku pelaksana proyek melakukan evaluasi mendalam.
“Laporan menyebutkan tahap pertama selesai Desember ini. Tapi kondisinya sudah banyak yang ambruk. Ini yang membuat kita kecewa,” tegasnya.
Ridho juga menyoroti besarnya alokasi anggaran untuk pembangunan jembatan model gantung tersebut. Pemerintah Kota Banjarmasin menggelontorkan dana hingga Rp36 miliar, terbagi dalam tiga tahap: Tahap pertama Rp12 miliar, tahap kedua Rp10 miliar, tahap ketiga Rp2,3 miliar. Selain itu, Pemkot masih menyiapkan anggaran finishing sebesar Rp14 miliar.
Dengan anggaran sebesar itu, Ridho mempertanyakan konsep pembangunan jembatan yang dianggap kurang efektif bila dikerjakan secara bertahap dalam waktu lama.
“Dengan dana sebesar itu, harusnya bisa dibangun jembatan permanen yang lebih kokoh dan dapat dimanfaatkan masyarakat luas. Kenapa harus memilih jembatan model gantung?” ujarnya mempertanyakan.
Anggota Komisi III lainnya, Taufik Husin, juga menilai kondisi di lapangan mengkhawatirkan. Politisi PDI-Perjuangan ini secara tegas meminta proyek dihentikan sementara, dan dilakukan audit menyeluruh terhadap pekerjaan tahap pertama.
Menurutnya, audit perlu dilakukan untuk memastikan seluruh pekerjaan sesuai rencana awal, spesifikasi teknis, serta persyaratan kontrak. Audit juga diperlukan untuk mengungkap kemungkinan adanya ketidaksesuaian atau potensi penyimpangan selama pelaksanaan pekerjaan.
“Audit ini penting agar ada rekomendasi perbaikan dan tindakan korektif jika memang ditemukan kekurangan,” tegas Taufik.
Kepala Dinas PUPR Kota Banjarmasin, Suri Sudarmadiyah, tidak menampik kondisi kerusakan yang terjadi. Ia menjelaskan, struktur tanah rawa yang labil dan berada tepat di tepi sungai membuat bangunan di atasnya rentan mengalami pergeseran.
“Memang dipengaruhi kondisi lahan. Namun bagian-bagian yang bergeser akan segera kami perbaiki. Saat ini proyek masih dalam tahap pemeliharaan,” ujarnya singkat.
Suri menyatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan konsultan dan kontraktor untuk memastikan perbaikan dilakukan sesuai standar teknis. (sin/klik)
