klikkalimantan.com, PARINGIN – DPRD Kabupaten Balangan menegaskan komitmennya memperkuat fungsi pengawasan terhadap efektivitas penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan APBD 2025 dilakukan sebagai bagian dari upaya memastikan penyusunan dan pelaksanaan APBD 2026 berjalan lebih optimal, tepat waktu, serta memberikan dampak yang lebih besar bagi masyarakat.
Salah satu perhatian utama DPRD adalah proyeksi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun 2025 yang diperkirakan mencapai hampir Rp900 Miliar. Persoalan tersebut mengemuka dalam rapat yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Balangan, Senin (6/7/2026).
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Balangan, Rizkan, mengatakan besarnya SiLPA perlu menjadi bahan evaluasi bersama, khususnya bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Menurutnya, evaluasi diperlukan untuk mengetahui secara lebih rinci faktor-faktor yang menyebabkan anggaran yang telah dialokasikan belum dapat direalisasikan secara maksimal.
“Pada 2025 ini APBD Balangan menyisakan SiLPA yang hampir mencapai Rp900 miliar. Dari hasil ini kita bisa mereviu kembali apa hal-hal yang menyebabkan banyaknya SiLPA di SKPD,” ujar Rizkan.
Ia menegaskan, tingginya SiLPA tidak boleh hanya dipandang sebagai persoalan angka pada akhir tahun anggaran. Lebih dari itu, kondisi tersebut harus menjadi bahan perbaikan terhadap seluruh siklus pengelolaan anggaran, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pengawasan.
Data pemerintah daerah menunjukkan pendapatan Kabupaten Balangan berhasil melampaui target dengan realisasi mencapai Rp3,642 triliun atau sekitar 108 persen. Namun, dari total pagu belanja sebesar Rp3,993 triliun, realisasi belanja baru mencapai sekitar Rp3,394 Triliun atau 85 persen.
Kondisi tersebut menjadi perhatian DPRD karena anggaran yang telah dialokasikan melalui APBD pada dasarnya merupakan instrumen utama pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik.
“Ini menjadi evaluasi, masukan, dan perbaikan bagi kita semua, termasuk kami di DPRD, dalam penyusunan APBD 2026 agar tidak terjadi lagi SiLPA sebanyak itu, dan program kegiatan yang menjadi prioritas bisa direalisasikan seutuhnya untuk masyarakat Balangan,” tegasnya.
Rizkan menambahkan, DPRD akan terus menjalankan fungsi pengawasan sekaligus memberikan masukan agar program-program prioritas daerah dapat dilaksanakan secara efektif dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan, Fakhriyanto, menjelaskan bahwa rendahnya serapan anggaran dipengaruhi sejumlah faktor teknis. Salah satunya adalah proses transisi sistem e-Katalog dari versi 4 ke versi 5 yang membutuhkan penyesuaian dalam proses pengadaan barang dan jasa.
Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang pengadaan barang dan jasa juga menjadi salah satu kendala dalam mempercepat pelaksanaan program.
Fakhriyanto menambahkan, sebagian SiLPA berasal dari sejumlah program strategis yang masih berada dalam proses pelelangan sehingga membutuhkan waktu penyelesaian lebih panjang.
Meski demikian, ia memastikan kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten Balangan tetap berada dalam kondisi sehat.Salah satu indikatornya adalah proporsi belanja pegawai yang masih terjaga di bawah 30 persen. Kondisi tersebut menunjukkan ruang fiskal untuk membiayai pembangunan daerah dan meningkatkan pelayanan publik masih tetap tersedia.
Melalui evaluasi terhadap serapan anggaran dan SiLPA 2025, DPRD Kabupaten Balangan mendorong agar berbagai hambatan dalam pelaksanaan program dapat segera diidentifikasi dan diatasi.
Penguatan perencanaan, peningkatan kapasitas aparatur, percepatan proses pengadaan, serta pengawasan yang lebih efektif diharapkan dapat memperbaiki kualitas pelaksanaan APBD 2026.
DPRD Balangan menegaskan, keberhasilan APBD tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang terserap, tetapi juga dari sejauh mana belanja daerah mampu menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dengan pengelolaan anggaran yang lebih efektif, tepat waktu, dan berorientasi pada hasil, APBD diharapkan benar-benar menjadi instrumen percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Balangan. (rul/klik)
