klikkalimantan.com, BANJARMASIN — Komisi III DPRD Kota Banjarmasin meninjau perkembangan proyek revitalisasi Sungai Veteran yang merupakan bagian dari program National Urban Flood Resilience Project (NUFReP), didanai oleh Bank Dunia, Senin (1/12/2025).
Ketua Komisi III DPRD Banjarmasin, M Ridho Akbar, mengapresiasi progres pekerjaan yang dinilai berjalan sesuai jadwal.
Ridho menyampaikan, progres keseluruhan proyek yang ditarget selesai pada 2027 saat ini telah mencapai 35%. Sementara pengerjaan tahap pertama yang ditarget rampung pada akhir 2025, telah mencapai 90%. Penyelesaiannya menunggu pemasangan tiga unit pompa air di sejumlah titik sepanjang aliran Sungai Veteran.
“Menurut informasi yang disampaikan, mesin pompanya saat ini sedang dirakit di Semarang,” ujarnya.
Ridho berharap revitalisasi Sungai Veteran tidak hanya mengatasi persoalan banjir, tetapi juga memberi manfaat lanjutan bagi masyarakat, terutama melalui pembangunan taman yang dapat menjadi ruang publik baru sekaligus destinasi wisata yang berpotensi menambah PAD Banjarmasin.
Kepala Balai Besar Sungai Wilayah (BWS) Kalimantan III, Dedi Supriyadi, menjelaskan, revitalisasi Sungai Veteran dikerjakan dalam beberapa tahap hingga 2027, dengan tujuan utama mengendalikan banjir dan meningkatkan kapasitas sungai.
Pada tahap pertama, pekerjaan difokuskan pada normalisasi sepanjang sekitar 3 km, termasuk pemasangan tiang pancang, pembangunan rumah pompa, serta pengerjaan jalan di kedua sisi sungai. Pekerjaan dimulai dari Siring Bekantan hingga Simpang Ulin, dengan target selesai pada 2026.
Tahap selanjutnya meliputi ruas Sungai Gardu hingga Gatot Subroto, yang mencakup pemasangan sheet pile, pembangunan lima jembatan baru, pelebaran sungai, pemasangan pintu air dan pompa, pembangunan taman tematik, serta penataan utilitas.
“Sejauh ini tidak ada kendala dan semua berjalan baik. Secara keseluruhan sudah 35%. Sedangkan tahap pertama mencapai 90–95%, tinggal menunggu pompa datang untuk dipasang,” kata Dedi.
Sedangkan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banjarmasin, Suri Sudarmadiyah, yang turut mendampingi kunjungan Komisi III, menjelaskan bahwa proses pembebasan lahan juga terus berjalan.
Pada pembebasan lahan tahap pertama dari kawasan Klenteng hingga Simpang Ulin, masih tersisa beberapa titik yang belum rampung. Namun progresnya terus dilakukan. Adapun pembebasan lahan dari Simpang Ulin hingga Pasar Kuripan sedang berproses dan sebagian sudah dilakukan pembayaran ganti rugi.
Untuk tahap kedua, dari Simpang Gardu hingga Simpang Gatot Subroto, saat ini tengah dilakukan sosialisasi, pendataan, dan pengukuran oleh BPN.
Suri menambahkan, pada 2026 nanti pemerintah telah mengajukan usulan alokasi anggaran sebesar Rp185 miliar untuk menunjang kelanjutan proyek.
“Harapan kita di awal 2026 proses pembayaran ganti rugi lahan sudah bisa dilakukan. Alhamdulillah, sampai saat ini respon masyarakat sangat mendukung program ini,” ujarnya. (sin/klik)
