klikkalimantan.com, BANJARMASIN – Pelayanan kesehatan, distribusi air bersih yang belum optimal, hingga carut-marut data penerima bantuan sosial (bansos) menjadi persoalan utama yang disampaikan masyarakat kepada Anggota DPRD Kota Banjarmasin, Saut Nathan Samosir, saat melaksanakan reses untuk Kelurahan Pekauman dan Kelurahan Belitung Selatan, di kawasan Pelabuhan Tri Sakti Banjarmasin, Selasa (13/7/2026)
Selain itu, warga juga mempertanyakan kepastian pelaksanaan Program Sekolah Rakyat di Kota Banjarmasin yang hingga kini belum terealisasi, serta meminta perhatian pemerintah terhadap persoalan sanitasi lingkungan.
Saut mengatakan seluruh aspirasi masyarakat tersebut akan menjadi bahan pembahasan bersama pemerintah kota agar segera mendapatkan solusi.
Menurutnya, pelayanan kesehatan masih menjadi perhatian serius masyarakat, khususnya bagi peserta BPJS Kesehatan. Ia menilai pelayanan rumah sakit harus lebih mengutamakan keselamatan pasien dan tidak semata-mata berorientasi pada administrasi.
“Saya meminta Dinas Kesehatan bersama seluruh rumah sakit memastikan pasien benar-benar sudah layak dipulangkan. Jangan sampai masyarakat merasa dipulangkan ketika kondisinya belum benar-benar pulih. Keselamatan pasien harus menjadi prioritas utama,” tegas Saut.
Politisi tersebut menilai kualitas pelayanan kesehatan merupakan hak dasar masyarakat yang harus dijamin pemerintah. Karena itu, evaluasi terhadap pelayanan rumah sakit perlu terus dilakukan agar kepercayaan masyarakat terhadap fasilitas kesehatan tetap terjaga.
Persoalan lain yang banyak dikeluhkan warga Pekauman adalah distribusi air bersih dari PDAM yang dinilai belum maksimal. Warga mengaku aliran air sering tidak mengalir pada pagi hari, padahal waktu tersebut merupakan jam utama kebutuhan rumah tangga.
Menurut Saut, kondisi tersebut tidak boleh terus berulang karena air bersih merupakan kebutuhan dasar masyarakat.
“Keluhan soal distribusi air ini cukup banyak disampaikan warga. Saya akan meneruskan persoalan ini kepada instansi terkait agar segera dilakukan evaluasi dan dicarikan solusi sehingga masyarakat tidak lagi kesulitan mendapatkan air bersih, terutama pada pagi hari,” ujarnya.
Dalam reses tersebut, persoalan validitas data penerima bantuan sosial juga menjadi sorotan tajam. Warga mengeluhkan masih adanya penerima bantuan yang sebenarnya sudah mampu secara ekonomi, sementara masyarakat yang benar-benar membutuhkan justru belum terdata.
Bahkan, menurut Saut, masih ditemukan nama warga yang telah meninggal dunia namun tetap tercantum sebagai penerima bantuan.
Ia menilai kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembaruan data belum berjalan maksimal.
“Data bansos harus benar-benar diperbaiki. Jangan sampai orang yang sudah mampu masih menerima bantuan, sementara yang layak justru tidak mendapatkan haknya. Bahkan masih ada nama warga yang sudah meninggal tercantum sebagai penerima. Ini harus segera dibenahi,” katanya.
Ia meminta Dinas Sosial Kota Banjarmasin segera melakukan pemutakhiran data secara menyeluruh. Hasil pendataan tersebut, lanjutnya, dapat menjadi bahan evaluasi pemerintah pusat agar penyaluran bantuan sosial benar-benar tepat sasaran.
Tak hanya itu, warga juga mempertanyakan kapan Program Sekolah Rakyat mulai dilaksanakan di Kota Banjarmasin. Program yang digagas pemerintah pusat tersebut dinilai mampu membuka akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.
Namun, berdasarkan informasi yang diterima Saut dari dinas terkait, hingga saat ini Banjarmasin belum dapat menjalankan program tersebut karena belum memiliki lahan yang memenuhi persyaratan pemerintah pusat.
Akibatnya, masyarakat Kota Banjarmasin diperkirakan belum bisa mengikuti Program Sekolah Rakyat pada tahun 2026.
“Informasi yang kami terima, kendala utamanya adalah belum tersedianya lahan yang memenuhi syarat. Selama persoalan ini belum selesai, kemungkinan besar Program Sekolah Rakyat belum bisa berjalan di Banjarmasin pada 2026,” ungkapnya.
Ia berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret untuk menyediakan lahan sehingga program tersebut dapat direalisasikan.
“Program Sekolah Rakyat sangat dibutuhkan masyarakat, khususnya keluarga berpenghasilan rendah. Saya berharap pemerintah daerah segera mengupayakan penyediaan lahan agar masyarakat Banjarmasin juga dapat merasakan manfaat program ini secepatnya,” pungkas Saut.(sin/klik)
