Sistem Belajar Daring Dinilai Tak Memihak Warga Desa

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
(Foto : Wakil Ketua Umum DPN-BMI Sri Nurnaningsih saat berkunjung ke salah satu sekolah di Banjarmasin sebelum terjadi pandemi Covid-19/Klik)

Klikkalimantan.com, BANJARMASIN –  Banyaknya keluhan masyarakat terkait  sistem belajar jarak jauh atau online, membuat Dewan Pimpinan Nasional Bintang Muda Indonesia (DPN-BMI) turut memberikan komentar.

Pemerintah diingatkan jangan terfokus pada satu permasalahan penanganan wabah Covi-19 saja. Dampak yang ditimbulkan dari pandemi tersebut juga perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah, mulai sektor ekonomi hingga pendidikan.

Salah satu yang menjadi persoalan yakni tentang pendidikan dengan penerapan belajar jarak jauh atau online alias daring. Dimana, sebagian masyarakat menganggap system ini tidak berpihak kepada mereka yang berpenghasilan kecil atau tidak mampu, terutama masyarakat yang berada di kawasan pedesaan di seluruh kabupaten/kota di Kalsel.

Wakil Ketua Umum DPN-BMI Sri Nurnaningsih dalam rilisnya menyebutkan, di tengah pandemi Covid-19 memperlihatkan adanya kesenjangan pendidikan antara kota dan desa.

Disebutkannya, sistem pembelajaran online hanya menguntungkan siswa yang tinggal di perkotaan. Sementara mereka yang tinggal di pedesaan tidak memiliki fasilitas yang memadai, seperti tidak semua siswa memiliki smartphone.

Disamping itu, jaringan internet sebagai fasilitas pendukung utama  belajar online pun tidak seluruhnya bisa dinikmati oleh masyarakat di pedesaan.

“Harus ada pemerataan pendidikan di tengah pandemi seperti sekarang ini. Pemerintah harus bisa mengatasi permasalahan ini, terutama masyarakat yang ada di pedesaan di seluruh kabupaten/kota di Kalsel,” katanya.

Menurut Sri Nurnaningsih, kebijakan yang dapat diambil pemerintah dalam memudahkan siswa yang tinggal di pedesaan adalah dengan menyediakan layanan koneksi internet murah bahkan gratis untuk proses belajar.

“Menurut saya, sangat penting bagi para siswa khususnya yang membutuhkan bantuan. Pemerintah dan pihak-pihak terkait yang peduli isu pendidikan, harusnya bisa melakukan sesuatu untuk hal tersebut terwujud,” sebut mantan anggota DPRD Kota Banjarmasin dua periode ini.

BACA JUGA :
Walikota Batalkan Sekolah Tatap Muka

Disamping itu, wanita yang akran disapa Rie Dharma ini menyarankan pemerintah menelurkan kebijakan konkret. Bisa melalui paket kebijakan stimulus Covid, untuk memberikan kemudahan akses informasi dan internet bagi masyarakat. Bisa melalui kantor-kantor kelurahan atau desa yang akses internetnya bisa dibuka untuk akses publik, terutama untuk warganya.

“Dengan begitu, kesempatan belajar via online ini dapat diakses siapa saja, tanpa terkendala koneksi internet. Hal inilah yang kerap disampaikan masyarakat ke kita,” sebutnya. (sin/klik)