Klikkalimantan.com, BANJARMASIN – Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI/ILFA) Kalimantan Selatan (Kalsel) mendukung penuh kebijakan pemerintah soal Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, sebagai upaya presentatif pencegahan penyebaran Covid-19.
Meski demikian, ALFI Kalsel belum berani menyimpulkan bahwa kebijakan PPKM darurat bakal menyulitkan pengusaha logistik, khususnya di Banjarmasin. Yang mana, wilayah kerjanya mencakup Kalsel secara menyeluruh, KalimantanTengah (Kalteng), hingga Kalimantan Timur (Kaltim).
“Kita mendukung penuh kebijakan PPKM Darurat. Kita lihat dulu perkembangan penerapan kebijakan ini ke depan, baru bisa menyimpulkan,” ucap Ketua ALFI-ILFA Kalsel, Saut Nathan Samosir, saat dijumpai klikkalimantan.com, usai anggota DPRD Banjarmsin ini melaksanakan reses, baru-baru tadi.
Saut mengatakan, jika penerapan oleh petugas di lapangan berbeda dengan aturan yang diberlakukan, baik di wilayah Jawa-Balimaupun Kaltim, terutama wilayah Kalteng, yang mana untuk memasuki wilayah Kalteng harus menunjukkan surat PCR, tentu mereka akan merespon.
“Sebenarnya, penggunaan surat Swab saja sudah memberatkan para sopir, apalagi PCR. Biayanya lebih mahal lagi. Kita lihat dulu, bagaimana penerapan petugas di lapangan,” katanya.
Jika penerapan PPKM darurat ini mewajibkan para sopir harus menjalani Swab dan PCR, Saut menegaskan, sebagai asosiasi logistik pihaknya tentu merasa keberatan. Kecuali pemerintah memfasilitasi para sopir yang akan mengantar barang untuk menjalani Swab ataupun PCR.
“Kalau biaya Swab dan PCR dibebankan ke sopir, jelas ini sangat memberatkan. Tentunya, gaji mereka saja tidak cukup untuk itu. Kalaupun harus Swab atau PCR, kita selaku asosiasi akan melakukan audiensi dengan pemerintah untuk sama-sama mencari solusi. Pada intinya, kita mendukung PPKM darurat,” pungkasnya. (sin/klik)
