klikkalimantan.com, BANJARMASIN – Maraknya cafe di Kota Banjarmasin, ternyata menarik perhatian DPRD Kota Banjarmasin. Terlebih dengan terjadinya peristiwa perkelahian antar pengunjung di Cafe Pondok Party di kawasan Pasar Lama, belum lama.
Menyikapi terjadinya peristiwa itu, Komisi I DPRD Kota Banjarmasin menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP), dengan memanggil instansi terkait untuk mempertegas pengawasan dan tindakan yang diambil, agar kasus serupa tidak terjadi lagi, Selasa (4/1/2022).
Dalam pertemuan ini, Komisi I mengundang Dinas Pariwisata, Dinas Satpol PP, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
Sayangnya, cafe tersebut tidak diketahui siapa pemiliknya. Sehingga Komisi I tidak bisa mengundang untuk turut hadir dalam rapat tersebut.
“Pada intinya, kami mempertanyakan sampai sejauh mana fungsi pengawasan yang dilakukan SKPD terkait terhadap maraknya cafe di kota Banjarmasin ini,” kata Ketua Komisi I DPRD Kota Banjarmasin, Saut Nathan Samosir.
Saut menyebut, peristiwa perkelahian yang menyebabkan salah satu pengunjung mengalami luka parah itu bisa menjadi pembelajaran bagi pengusaha serupa.
Menurut Saut, hal yang bisa dilakukan adalah mentaati aturan yang sudah ditetapkan pemerintah, terutama soal jam operasional dan perizinannya.
“Selain itu, harus menjaga keamanan di tempat usaha masing-masing. Agar kejadian serupa tidak terjadi lagi,” saran politisi PDI-Perjuangan ini.
Terkait pengawasan yang dilakukan Pemko Banjarmasin melalui Satpol PP, Saut Nathan Samosir menilai, terjadi ego sektoral. Adanya kesenjangan antara satu dinas dengan dinas yang lain: Dinas Pariwisata, Dinas Perizinan, maupun Satpol PP.
Dinas Perizinan menyebut ini kan atas rekom Dinas Pariwisata. Sementara Dinas Pariwisata mengatakan, kami surveynya pada siang hari.
“Kan sudah saling lempar. Ke depan, hal ini akan kita benahi. Salah satunya merevisi Perda Nomor 16 Tahun 2016, agar lebih kuat lagi,” pungkasnya.(sin/klik)
