Tahun tanpa Adipura. Mengubah paradigma. Untuk lingkungan hidup yang berkeadilan bagi generasi berikutnya.
Oleh: Rudiyanto
Penilaian kinerja pengelolaan sampah dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPPLH) RI menjadi cemeti bagi semua kabupaten/kota se-Indonesia. Pasalnya dari hasil penilaian berpayung hukum Surat Keputusan (SK) Menteri LH/Kepala BPPLH Nomor 1418/2025 tersebut, tak satu pun kabupaten/kota di Indonesia mendapat Piala Adipura dan Adipura Kencana 2026. Tidak pula dengan Kota Banjarbaru.
Berdasarkan penilaian dilakukan Januari – Desember 2025 tersebut, penghargaan tertinggi urusan pengelolaan sampah hanya berupa Sertifikat Menuju Kabupaten/Kota Bersih. Ada 35 kabupaten/kota penerima sertifikat kategori ini, dan Kota Surabaya menjadi yang Terbaik I.
Satu tingkat di bawah predikat Menuju Kabupaten/Kota Bersih, adalah Kabupaten/Kota dalam Pembinaan. Kota Banjarbaru masuk kelompok ini bersama 252 kabupaten/kota lainnya. Masuk kategori kota sedang, Kota Banjarbaru mendapat nilainya 48,56. Level paling bawah, adalah kelompok Kabupaten/Kota dalam Status pengawasan. Jumlahnya 132 kabupaten/kota.
Tahun tanpa Piala Adipura, hanya Sertifikat Kabupaten/Kota dalam Pembinaan, tak menyurutkan asa dan langkah Hj Erna Lisa Halaby yang baru menjabat sebagai Wali Kota Banjarbaru saat proses penilaian sudah berlangsung setengah jalan. Ia dilantik pada 21 Juni 2025.
Sebaliknya, upaya pengelolaan sampah justru kian getol dilakukan. Tak sekadar untuk mengejar target mendapatkan piala tahun depan, tapi untuk pengelolaan lingkungan dalam jangka panjang. Karena termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarbaru 2025 – 2029, misi pertamanya adalah untuk mewujudkan infrastruktur berkualitas dan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
Termasuk dalam upaya itu, Wali Kota Erna Lisa Halaby bersama jajaran Dinas Lingkungan Hidup (DLH), para camat dan lurah mendatangi untuk belajar langsung pengelolaan sampah di Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara awal April lalu. Hasilnya, perubahan paradigma penanganan sampah dilakukan, dari yang sebelumnya ‘kumpul – angkut – buang’ menjadi ‘pilah – pilih – tabung’.
Dengan perubahan paradigama tersebut, mereduksi timbunan sampah, utamanya sampah domestik dilakukan dari sumbernya, yakni rumah tangga dengan cara pemilahan antara ampah organik dan non-organik. “Sampah organik dikelola menjadi kompos atau maggot, sampah anorganik disalurkan ke Bank Sampah,” kata Shanty Eka Septiani, Kepala DLH Kota Banjabaru belum lama tadi.
Selain mengubah paradigma pengelolana sampah, termasuk program prioritas DLH dalam kerangka pencapaian visi Banjarbaru EMAS (Elok Maju Adil Sejahtera), adalah moderenisasi pengelolaan sampah di TPA Gunung Kupang menuju sistem yang lebih berkelanjutan, perluasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di tiap kecamatan dan mitigasi perubahan iklim melalui Program Kampung Iklim (Proklim) untuk meningkatkan ketangguhan warga terhadap cuaca ekstrim.
Dikatakan Shanty, dalam urusan lingkungan hidup, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) menjadi indikator utama keberhasilan. IKLH merupakan komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Lahan (IKL).
Dari ketiganya, IKA menjadi tantangan terbesar seiring pertambahan penduduk Kota Banjarbaru yang sangat pesat. “Tren IKLH Kota Banjarbaru mengalami dinamika namun masih terjaga di kategori Baik,” kata Shanty.
Strategi diterapkan sebagai upaya menjaga dan meningkatkan IKLH di antaranya mengintegrasikan konsep Green City kedalam dokumen tata ruang yang menwajibkan pembangunan gedung wajib menyertakan sumur resapan dan area tanam, melakukan uji petik emisi kendaraan secara berkala, penanaman pohon di lahan kritis, dan pengawasan ketat terhadap pembuangan limbah domestik ke sungai.
“Pengembangan RTH tematik dan inklusif juga akan dilakukan. Ini bertujuan menciptakan taman yang tak hanya hijau, tapi juga ramah anak, lansia, dan penyandang disabilitas,” kata Shanty.
Dalam konteks pencapaian visi Banjarbaru EMAS, Shanty menyebut DLH berperan sebagai pengawal pilar ‘Elok’. Karena elok tak hanya berarti cantik secara visual, dalam hal ini taman dan kebershihan, tapi juga sehat secara ekosistem. DLH juga berperan memastikan bahwa ‘Maju’ dalam perekonomian tidak merusak daya dukung alam. “Sehingga tercipta keadilan lingkungan bagi generasi mendatang yang sejahtera,” ujarnya. (klikkalimantan.com)
