klikkalimantan.com, BANJARMASIN – Persoalan bantuan sosial (bansos) menjadi keluhan yang paling dominan disampaikan warga kepada anggota DPRD Kota Banjarmasin, Saut Nathan Samosir, dalam kegiatan reses Masa Sidang Kedua Tahun 2026 yang berlangsung pada 12–15 Juli 2026.
Masyarakat menilai pendataan penerima bantuan masih bermasalah, sementara sosialisasi dari pemerintah dinilai belum menyentuh seluruh lapisan warga.
Dalam setiap pertemuan reses, warga mempertanyakan dasar penetapan penerima berbagai program bantuan pemerintah. Mulai dari BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI), hingga bantuan sosial lainnya. Mereka mengaku masih menemukan warga yang tergolong mampu tetap menerima bantuan, sementara masyarakat yang dinilai layak justru tidak masuk dalam daftar penerima.
Tak hanya itu, banyak warga juga mengaku tidak mengetahui prosedur maupun jalur pendaftaran untuk memperoleh bantuan. Minimnya informasi membuat sebagian masyarakat kehilangan kesempatan mengakses program yang seharusnya menjadi hak mereka.
Anggota DPRD Kota Banjarmasin, Saut Nathan Samosir, mengatakan persoalan bansos menjadi isu yang paling banyak diangkat masyarakat selama pelaksanaan reses. Kondisi tersebut, menurutnya, menjadi sinyal bahwa tata kelola pendataan dan penyebaran informasi masih perlu dibenahi secara serius.
“Hampir di setiap titik reses, keluhan yang paling banyak muncul adalah masalah bantuan sosial. Warga mempertanyakan mengapa ada yang dinilai layak justru tidak menerima bantuan, sementara ada yang dianggap mampu tetap terdaftar sebagai penerima. Ini menjadi catatan penting yang harus segera dievaluasi pemerintah,” kata Saut.
Ia menilai, persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan validitas data penerima, tetapi juga lemahnya penyampaian informasi kepada masyarakat. Akibatnya, banyak warga yang sebenarnya memenuhi syarat tidak mengetahui mekanisme maupun persyaratan untuk mengajukan bantuan.
“Masih banyak masyarakat yang bertanya bagaimana cara mendaftar, ke mana harus mengajukan, dan apa saja syaratnya. Artinya, sosialisasi belum berjalan maksimal. Program yang baik tidak akan efektif apabila masyarakat tidak mengetahui cara mengaksesnya,” ujarnya.
Saut mendesak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi urusan sosial dan kesehatan agar tidak hanya mengandalkan pendataan administratif, tetapi juga memperkuat verifikasi di lapangan. Sehingga bantuan benar-benar diterima warga yang berhak.
“Saya berharap dinas terkait lebih proaktif turun ke masyarakat. Jangan menunggu warga datang bertanya. Sosialisasi harus dilakukan secara masif hingga tingkat RT dan kelurahan, disertai pembaruan data secara berkala agar penyaluran bantuan lebih tepat sasaran dan tidak terus memunculkan kecemburuan sosial,” tegasnya.(sin/klik)
