klikkalimantan.com, MARTAPURA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar telah menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dan kekeringan pada 15 Juli – 30 September 2026. Penetapan status tersebut dilakukan lantaran adanya peningkatan potensi bencana pada musim kemarau yang diperkirakan mencapai puncaknya pada September mendatang.
Dikatakan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Banjar, H Yudi Andrea saat memimpin apel Hari Kesadaran Nasional di lingkungan Pemkab Banjar, Senin (20/7/2026), sejak Juni hingga pertengahan Juli 2026 telah terjadi 17 kejadian kebakaran di Kabupaten Banjar dengan luas lahan terdampak lebih dari 117 hektare. Selain itu, sebanyak 130 titik panas juga terpantau di sejumlah wilayah.
Berdasarkan prediksi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Kalimantan Selatan, puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada September 2026. Menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020, arahan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, serta berbagai regulasi yang berlaku, Pemkab Banjar menetapkan status siaga darurat sekaligus membentuk pos komando dan pos lapangan untuk memperkuat penanganan bencana.
“Hingga saat ini telah terjadi Karhutla di sejumlah lokasi, munculnya titik-titik panas, meningkatnya kebakaran permukiman, serta kekurangan air bersih di beberapa wilayah,” kata Yudi.
Ia menyebut, Pemkab Banjar melalui BPBD bersama seluruh perangkat daerah, relawan, TNI, Polri, dan berbagai unsur masyarakat telah mengaktifkan posko siaga darurat beserta personel, peralatan, dan langkah-langkah penanganan. “Kolaborasi ini harus dipertahankan, karena bencana bukan hanya tanggung jawab BPBD, tetapi menjadi tanggung jawab bersama,” kata Sekda Yudi.
Dalam kesempatan itu, ia juga menginstruksikan seluruh kepala perangkat daerah, camat, lurah, dan kepala desa untuk meningkatkan kewaspadaan serta memperkuat koordinasi dengan seluruh unsur di wilayah masing-masing.
Ia juga meminta ASN menjadi teladan di tengah masyarakat dengan tidak melakukan pembakaran lahan maupun sampah secara terbuka, mengingatkan masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar, menggunakan air secara hemat, menjaga dokumen penting dari risiko bencana, serta segera melaporkan apabila menemukan titik api yang berpotensi menimbulkan kebakaran. (to/klik)
