klikkalimantan.com, BANJARBARU – Raperda tentang Penyelenggaraan Perizinan Daerah menjadi satu dari tiga raperda diusulkan Pemerintah Kota (Pemko) Banjarbaru. Di lantai paripurna DPRD Kota Banjarbaru, Kamis (31/3/2022) disampaikan pandangan umum fraksi-fraksi atas raperda tersebut.
Berbeda dengan Raperda RTRW yang banyak menuai tanya fraksi ikhwal pemindahan ibukota provinsi dan beropersasinya kembali PT Galuh Cempaka, maypritas fraksi sepakat adanya Raperda tentang Peyelenggaraan Perinzinan Daerah ini.
“Pada Prinsipnya Fraksi Partai Nasdem akan mendukung pembentukan produk hukum pro rakyat. Tak terkecuali bidang pelayanan publik penyelenggaraan perizinan,” kata Taufikurrahman, juru bicara dari Fraksi Partai NasDem.
Windi Novianto menyampaikan pemandangan umum dari Fraksi PDI Perjungan. Menurutnya, keberadaan regulasi ini diperlukan agar pelaku usaha bisa berkontibusi terhadap pembangunan di Kota Banjarbaru karena mendapatkan kepastian prosedur dalam pengajuan perizinan berusaha yang trnasparan, tepat waktu. “Dan Pastinya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Banjarbaru” ujarnya.
Senada Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi PKB juga menilai keberadaan perda ini nantinya dapat memberikan kepastian hukum dalam berusaha dengan menjaga kualitas perizinan yang dapat dipertanggungjawabkan secara tepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel. “Serta meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha serta menjaga keberlangsungan kinerja pelayanan perizinan berusaha di daerah,” begitu menurut Fraksi PKB diketuai Ririk Sumari ini menyebutkan dalam pemandangan umumnya.
Sangat mendukung raperda ini disahkan menjadi perda juga disampaikan Fraksi PPP. Meski begitu Mardiana, Sekretaris Fraksi yang juga juru bicara pada rapat paripurna tersebut menyampaikan, sebelum disahkan dan diberlakukan, Pemko Banjarbaru mesti menyosialisasikannya terlebih dulu kepada masyarakat. (to/klik)
