klikkalimantan.com, BANJARBARU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel), di bawah kepemimpinan Gubernur/Wakil Gubernur, H Muhidin – Hasnuryadi Sulaiman terus menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi. Termasuk dalam bidang pengadaan barang dan jasa (PBJ).
Untuk itu, Pemprov Kalsel bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI telah bersepakat melakukan ‘Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Sektor PBJ. Penandatanganan kesepakatan bersamanya dilakukan, Kamis (19/6/2025) oleh Gubernur Kalsel, H Muhidin di Gedung Merah Putih KPK di Jakarta.
Dalam sambutannya, Gubernur H Muhidin yang datang ke Jakarta bersama sejumlah pejabat terkait lingkup Pemprov Kalsel mengatakan, Pemprov Kalsel memandang serius rekomendasi KPK sebagai dorongan positif untuk memperbaiki sistem pelayanan publik.
“Kami menyadari bahwa korupsi di sektor pengadaan bukan hanya soal hukum, tapi menyangkut hak masyarakat untuk mendapatkan layanan dan pembangunan yang berkualitas. Karena itu, komitmen ini bukan hanya untuk KPK, tapi untuk masyarakat Kalimantan Selatan,” kata H Muhidin.
Ia juga menekankan, langkah perbaikan akan dimulai dari penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), penguatan pengawasan internal melalui Inspektorat, serta percepatan digitalisasi proses pengadaan.
“Alhamdulillah, hari ini kami diterima dan diberikan arahan langsung dari KPK. Kami siap menjalankan komitmen bersama ini dengan semangat transparansi dan akuntabilitas, demi pembangunan yang bersih dan berintegritas di Kalimantan Selatan,” ujarnya.
Usai penandatanganan, perwakilan Pemprov Kalsel, termasuk para kepala perangkat daerah dan pejabat terkait, mengikuti sesi sosialisasi dan arahan langsung dari KPK mengenai langkah-langkah strategis pencegahan korupsi yang harus dijalankan secara konsisten
Pelaksana tugas (Plt) Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK, Agung Yudha Wibowo menegaskan, pentingnya kolaborasi antarlembaga dalam mencegah korupsi sejak dini, terutama di sektor strategis seperti pengadaan.
“Korupsi di sektor PBJ bukan hanya merugikan keuangan negara, tapi juga menghambat pelayanan publik. Rencana aksi ini merupakan wujud nyata dari semangat kolaborasi yang ingin kami bangun bersama pemerintah daerah,” kata Agung. (to/klik)
