klikkalimantan.com, BANJARMASIN – Ketua Komisi III DPRD Kota Banjarmasin, Muhammad Isnaini, menilai Pemerintah Kota (Pemko) sepanjang tahun 2021 belum menerapkan rencana tata ruang perkotaan secara maksimal.
Sebagai buktinya, Isnaini menunjuk pengelolaan tata ruang, baik drainase, normalisasi sungai, hingga bangunan yang keberadaan dan peruntukannya, justru berdampak terjadinya genangan saat curah hujan tinggi di iringi pasang air laut.
“Terjadi genangan di mana-mana. Padahal, kondisi air di Banjarmasin pasang surut. Seharusnya air yang masuk ke pemukiman atau jalan utama turut surut begitu air laut turun. Tidak menggenang seperti yang terjadi sekarang,” katanya, usai menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Kamis (9/12/2021).
“Sejauh ini, kita menilai pengelolaan tata ruang belum maksimal dijalankan. Masih banyak PR yang harus dilakukan, terutama soal genangan pasca air pasang tinggi. Dimana banyak wilayah yang masih tergenang, meski air pasang sudah surut,” imbuh politisi Partai Gerindra ini.
Isnaini mengakui, kondisi geografi Banjarmasin sudah berada di bawah permukaan air laut. Artinya, wilayah Banjarmasin sangat rentan banjir. Namun kondisi air pasang surut, harusnya air yang masuk pemukiman ikut surut.
“Kondisi air sungai kita kan pasang surut. Harusnya, saat kondisi surut, air juga ikut turun. Kenyataannya kan tidak, pasca air pasang, genangan dimana mana. Ini jelas menandakan ada yang salah dengan realisasi program tata ruang kita,” sebutnya.
Sejauh ini, papar Isnaini, Pemerintah Kota (Pemkot) sudah melakukan beberapa upaya pembenahan drainase untuk mengatasi masalah genangan. Salah satunya dengan melakukan pemeliharaan dan melakukan perbaikan sejumlah drainase yang rusak.
“Kondisi lahan di Banjarmasin berbeda dengan daerah lainnya di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan penanganan berbeda pula. Ini yg mesti dicermati bersama,” pungkasnya. (sin/klik)
